Menteri Ara Dorong Hunian TOD di Lahan KAI Bandung
Poin Penting
|
BANDUNG, Investortrust.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meninjau lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di kawasan Kiaracondong, Bandung, untuk dikembangkan menjadi hunian vertikal berbasis transit oriented development (TOD) bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Senin (6/4/2026). Proyek ini dinilai penting untuk memperluas akses hunian layak yang terintegrasi dengan transportasi publik dan fasilitas dasar.
Dalam peninjauan tersebut, Maruarar hadir bersama Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman. Lahan seluas sekitar 6.000 m2 itu memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi kawasan hunian terpadu.
Maruarar mengatakan pengembangan tidak hanya difokuskan pada pembangunan tempat tinggal, tetapi juga mencakup fasilitas pendukung kehidupan masyarakat.
Baca Juga
“Bukan hanya hunian, tetapi kawasan terintegrasi dengan fasilitas kesehatan, pendidikan, tempat ibadah, serta ruang publik yang mendukung kehidupan masyarakat sehari-hari,” ujar Ara di Bandung dikutip Selasa (7/4/2026).
Ia menambahkan pemerintah akan membentuk tim bersama yang melibatkan Kementerian PKP, PT KAI, dan pemerintah daerah untuk merumuskan konsep pengembangan kawasan tersebut. Targetnya, konsep awal akan dipaparkan pada Jumat (25/4/2026).
Menurut Maruarar, percepatan pembangunan akan didorong melalui berbagai skema pembiayaan. Pemerintah membuka peluang kolaborasi dengan sektor swasta serta pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), yakni program kontribusi sosial perusahaan kepada masyarakat.
“Kami membuka berbagai skema pembiayaan, termasuk kolaborasi dengan sektor swasta dan dukungan CSR, agar pembangunan hunian bagi masyarakat bisa berjalan lebih cepat,” katanya.
Baca Juga
Evakuasi KA Bangunkarta Rampung, Jalur Bumiayu Kembali Dibuka Terbatas
Ia menegaskan potensi pengembangan hunian berbasis TOD di Indonesia masih sangat besar, terutama di kawasan perkotaan yang memiliki akses transportasi publik. Pemerintah optimistis kolaborasi lintas sektor dapat mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
“Kami percaya, potensi Indonesia sangat besar. Dengan kolaborasi dan kerja cepat, hunian layak dekat transportasi publik bisa semakin banyak hadir untuk masyarakat,” ujar Maruarar.