Konflik Timur Tengah Guncang Industri Petrokimia Nasional, Pasokan Bahan Baku Terancam
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Tekanan geopolitik di kawasan Timur Tengah mulai berdampak serius terhadap industri petrokimia dalam negeri.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono, mengungkapkan bahwa pelaku usaha kini tengah mencermati pergerakan pasar, terutama terkait stabilitas pasokan bahan baku utama seperti nafta.
Fajar menjelaskan bahwa struktur industri petrokimia nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga memperbesar kerentanan terhadap gejolak eksternal. Saat ini, kapasitas produksi domestik belum mampu mengimbangi tingginya kebutuhan bahan baku.
"Untuk nafta, kebutuhan mencapai 3 juta ton per tahun dan 100% masih impor. Untuk bahan baku plastik seperti PE (Polyethylene), PP (Polypropylene), PET (Polyethylene Terephthalate), PS (Polystyrene), dan PVC (Polyvinyl Chloride) dan lainnya sekitar 8 juta ton, dengan 50% masih impor," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (6/4/2026).
Baca Juga
Purbaya Pastikan Harga BBM Subsidi Takkan Naik hingga Akhir 2026
Ketergantungan pada nafta menjadi titik krusial karena gangguan distribusi sekecil apa pun dapat langsung melumpuhkan rantai produksi. Sebagai antisipasi, industri mulai mempertimbangkan penggunaan bahan baku alternatif, termasuk usulan penerapan bea masuk 0% untuk LPG dan optimalisasi pasokan gas domestik. Menurut Fajar, ketersediaan energi saat ini jauh lebih mendesak dibandingkan relaksasi kebijakan fiskal semata demi menjaga daya saing industri.
Guna mengurangi ketergantungan pada satu kawasan, pelaku industri bersama pemerintah mulai menjajaki sumber pasokan baru dari Asia Tengah, Afrika, hingga Amerika. Namun, langkah diversifikasi ini menghadapi tantangan logistik yang signifikan.
"Waktu pengiriman (lead time) menjadi lebih lama, paling cepat sekitar 50 hari. Saat ini semua negara sedang berlomba untuk mengamankan stok bahan baku (feedstock)," tambah Fajar.
Menanggapi situasi ini, Strategic Research Manager CORE, Yusuf Rendy Manilet, menilai durasi konflik akan menjadi faktor penentu utama. Jika konflik berlangsung lebih dari enam bulan, tekanan yang dihadapi tidak lagi bersifat sementara melainkan menjadi masalah struktural. Yusuf menekankan pentingnya respons kebijakan yang adaptif, termasuk pemberian insentif fiskal yang tepat sasaran bagi industri kecil dan menengah (IKM) serta kemudahan akses pembiayaan guna menjaga arus kas perusahaan di tengah kenaikan biaya operasional.