Menkeu Purbaya Usul Tenor Pinjaman Rumah Subsidi Diperpanjang hingga 30 Tahun

JAKARTA, investortrust.id – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan masa pinjaman atau tenor kredit rumah subsidi diperpanjang hingga 30 tahun guna meningkatkan penyerapan KPR FLPP yang ditargetkan realisasi hingga Desember 2026 sebanyak 350.000 unit.

Hal ini menyusul tidak tercapainya target serapan rumah subsidi tahun sebelumnya yang hanya 278.868 unit dari total kuota sebanyak 350.000 unit.

“Tahun lalu kan walaupun tinggi tapi masih di bawah target 350.000 (unit rumah subsidi). Tahun ini 350.000 lagi targetnya. Saya minta tadi ke BP Tapera untuk membuat strategi sehingga betul-betul bisa tercapai target itu,” kata Purbaya saat rapat Komite Tapera di di Gedung Jusuf Anwar Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2026).

Purbaya menegaskan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung penuh terhadap program pembiayaan perumahan melalui BP Tapera, termasuk mendorong peningkatan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kementerian Keuangan mendukung BP Tapera. Dan saya minta mereka supaya lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam artian masyarakat harusnya ingin menabung di BP Tapera karena keuntungan atau manfaat yang dirasakan akan jauh lebih besar daripada kalau mereka nabung di tempat lain untuk perumahan,” ujar dia.

Salah satu strategi yang diusulkan Menkeu Purbaya adalah memperpanjang masa jatuh tempo kredit rumah subsidi agar cicilan menjadi lebih ringan.

“Tadi Pak Menteri (Menteri PKP, Maruarar Sirait) sudah bilang bahwa salah satunya adalah panjang masa maturity atau tenor dari pinjaman. Jadi kita langsungkan kalau bisa 30 tahun saja. Biar lebih panjang range-nya dan mencicilnya lebih murah,” tegas Purbaya.

Baca Juga

Kadin dan Perumnas Sepakati Kerja Sama Strategis Dukung Program Perumahan Nasional

Ia menilai kebijakan tersebut juga berpotensi mendorong perbankan BUMN maupun perbankan non-BUMN untuk menawarkan skema pembiayaan serupa sehingga sektor perumahan dapat tumbuh pesat.

“Dan itu harusnya juga akan mentrigger perbankan swasta atau perbankan yang lainnya untuk menawarkan servis yang sama sehingga sektor perumahan bisa tumbuh lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat supaya perekonomian tumbuh lebih cepat supaya target kita yang ke arah 8% semakin kelihatan,” tutur Purbaya.

Sebelumnya, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) alias rumah subsidi sepanjang 2025 tembus di 278.868 unit rumah dengan nilai Rp 34,64 triliun per 31 Desember 2025.

Penyaluran tersebut dilakukan melalui 40 bank penyalur dan melibatkan 22 asosiasi perumahan yang tersebar di 13.249 perumahan, dikelola oleh 8.113 pengembang di 33 provinsi dan 401 kabupaten/kota.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyebut, capaian tersebut merupakan realisasi tertinggi sepanjang sejarah penyaluran FLPP.

“Walaupun tidak sampai ke titik 350.000 unit, namun pencapaian tahun ini adalah yang tertinggi sepanjang sejarah penyaluran dana FLPP sejak tahun 2010,” kata Heru beberapa waktu lalu.