Pengamat: Impor 105 Ribu Mobil India Berisiko Tekan Industri Otomotif Domestik

JAKARTA, investortrust.id - Rencana impor 105.000 mobil niaga untuk kebutuhan Koperasi Desa Merah Putih (KMP) senilai Rp 24,66 triliun dinilai menyimpan risiko terhadap industri otomotif nasional dan perputaran ekonomi domestik. Kebijakan ini dikhawatirkan menekan pasar kendaraan niaga di tengah kondisi permintaan yang sedang lesu.

Pengamat otomotif Yannes Martinus Pasaribu menyebut langkah tersebut sebagai strategi percepatan logistik pangan yang kontroversial. Di satu sisi dinilai efisien secara belanja modal (capex), namun di sisi lain berpotensi memicu deindustrialisasi dini.

“Secara ekonomi adalah langkah strategis percepatan logistik pangan yang kontroversial, karena dinilai efisien secara CAPEX dan lebih murah via AIFTA,” ujarnya kepada investortrust.id, Senin (23/2/2026). Namun demikian, Yannes mengingatkan kebijakan tersebut bisa bertabrakan dengan agenda penguatan industrialisasi nasional.

Dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) itu mencatat penjualan kendaraan niaga domestik tahun lalu berada di kisaran 107.000 unit. Jika 105.000 unit didatangkan dalam bentuk completely built up (CBU), tekanan terhadap industri lokal akan sangat signifikan.

Baca Juga

Dasco Minta Pemerintah Tunda Rencana Impor 105.000 Mobil untuk Koperasi Merah Putih

“Impor CBU 105.000 unit berpotensi menekan industri kendaraan komersial yang ada di dalam negeri,” katanya. Ia memperkirakan potensi perputaran ekonomi domestik sekitar Rp27 triliun bisa hilang akibat kebijakan tersebut.

Dampak selanjutnya diperkirakan merembet ke rantai pasok komponen tier 2 dan tier 3. Sekitar 6.000 tenaga kerja, termasuk di lini perakitan, dinilai berisiko terdampak jika permintaan domestik menyusut drastis.

Selain aspek ekonomi, Yannes juga menyoroti potensi persoalan teknis mesin diesel impor terhadap kompatibilitas biodiesel B35-B40. “Jika tidak kompatibel dan tanpa modifikasi teknis untuk BBM lokal, potensi armada mogok massal bisa membesar,” ujarnya.

Ia pun menyarankan pemerintah mempertimbangkan pendekatan yang lebih strategis. “Daripada hanya membuang anggaran Rp 24,66 triliun ke India, jauh lebih bijak jika uang tersebut digunakan sebagai umpan untuk menarik investasi manufaktur India tersebut ke Indonesia,” tegasnya.

Menurut Yannes, skema tersebut dapat membuat program penguatan logistik dan koperasi tetap berjalan sekaligus mendorong industrialisasi nasional. Dengan menghadirkan pabrik baru dan membuka lapangan kerja, Indonesia justru berpotensi memperoleh multiplier effect yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.