Apindo: Indonesia Open Network (ION) Jadi Pengungkit Baru Kinerja UMKM Nasional

JAKARTA, Investortrust.id - Indonesia Open Network (ION) dinilai membuka peluang besar untuk menyelaraskan kebijakan publik dengan kapabilitas sektor swasta dalam mendorong daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui pendekatan sistemik yang mengintegrasikan arah kebijakan pemerintah, pelaksanaan bisnis, dan infrastruktur digital, ION diyakini mampu memastikan UMKM Indonesia tidak sekadar beralih ke digital, tetapi juga menjadi lebih kompetitif, berkelanjutan, dan terhubung secara global.

Disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani, sejak awal yang menarik perhatian Apindo dari ION adalah potensi manfaat langsungnya bagi UMKM.

“Yang sejak awal menarik perhatian Apindo adalah kenyataan bahwa sistem ini, yang paling utama, akan memberikan manfaat bagi UMKM kita. Karena itu kami hadir di sini, karena kami sungguh percaya bahwa ini akan menjadi game changer bagi UMKM di Indonesia,” ujar Shinta dalam ajang Indonesia Open Network (ION) 2026 yang digelar Indonesia Economic Forum (IEF) di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Shinta menyampaikan, kehadiran Apindo dalam forum tersebut juga merupakan bentuk dukungan terhadap agenda pemerintah, khususnya Kementerian UMKM. Ia menyebut ION 2026 sebagai pembuka tirai atau curtain rising, dengan tema besar The Big Unlock. dimaknai bukan sekadar membuka satu sektor, satu platform, atau satu program, melainkan membuka partisipasi ekonomi dalam skala besar dengan menghilangkan friksi struktural yang selama ini menghambat jutaan pelaku usaha untuk mengakses pasar, pembiayaan, dan rantai nilai.

Dalam kesempatan tersebut Shinta juga memaparkan bahwa UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian nasional, dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto (PDB). Selain mampu menyerap hampir 97% tenaga kerja, sektor ini juga menyumbang lebih dari 60% total investasi.

Namun di sisi lain, ia menyebut kontribusi UMKM terhadap ekspor masih relatif minim di kisaran 15%. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa UMKM sangat signifikan secara ekonomi, tetapi masih menghadapi kendala struktural.

Menurut Shinta, tantangan UMKM saling terkait dan mencakup akses pasar, pembiayaan, tenaga kerja, tata kelola hukum, keterlibatan pemangku kepentingan, serta peningkatan kapasitas. Banyak UMKM masih terputus dari rantai nilai yang lebih besar, pembeli utama, maupun ekosistem korporasi. Kondisi inilah yang mendorong Apindo menjadikan UMKM sebagai salah satu program utama organisasinya.

Baca Juga

Ilham Habibie: Indonesia 'Open Network' Perluas Akses Ekonomi Digital

Apindo, lanjut Shinta, telah menjalankan berbagai inisiatif untuk memperkuat kesiapan UMKM. Salah satunya melalui program UMKM Merdeka, sebuah inisiatif nasional berbasis kolaborasi triple helix yang berkembang menjadi ekosistem pentahelix. Program ini tidak hanya menghadirkan magang di industri besar, tetapi juga membuka ruang bagi mahasiswa untuk terlibat langsung di usaha kecil dan menengah, khususnya dalam adopsi digital, literasi keuangan, pemasaran, dan pendampingan bisnis. Program tersebut telah berjalan di 19 provinsi dan didukung oleh banyak korporasi besar.

Selain itu, Apindo juga menjalankan UMKM MyClass yang digelar secara daring dan luring melalui jaringan kepengurusan Apindo di 38 provinsi, Digital Learning Hub untuk memperkuat kapabilitas digital UMKM, serta Apindo UAB FinLab UMKM Success Accelerator yang mendukung adopsi pembiayaan digital dan sistem pendukung usaha lainnya. "Di luar penguatan kapasitas, Apindo juga membuka jalur integrasi UMKM ke dalam ekosistem korporasi melalui program business matching, akses rantai pasok, serta advokasi kebijakan untuk mengurangi hambatan digital onboarding dan mendorong praktik e-commerce yang lebih adil," tuturnya.

Shinta menegaskan, Apindo bekerja erat dengan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan Tinggi dan Teknologi serta Kementerian UMKM, untuk memastikan pemberdayaan UMKM dilakukan secara sistemik dan kolaboratif. Fokus utamanya adalah membangun ekosistem kewirausahaan yang inklusif melalui integrasi digital, peningkatan akses pembiayaan, serta penguatan jejaring kemitraan guna memperluas jangkauan pasar dan kapasitas produksi.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kesiapan saja tidak otomatis menciptakan skala. Survei Apindo menunjukkan hanya 32,5% UMKM yang puas terhadap kebijakan infrastruktur digital Indonesia, dan baru 12,4% UMKM ritel yang sepenuhnya mengadopsi digitalisasi. Di sinilah persoalan konversi muncul, yakni kemampuan mengubah kesiapan menjadi hasil bisnis yang dapat diskalakan.

Shinta merumuskan persoalan tersebut dalam sebuah formula sederhana, yakni skalabilitas merupakan hasil dari kesiapan yang dikalikan dengan infrastruktur digital terbuka. Dalam sistem digital tertutup, UMKM harus melakukan onboarding berulang di berbagai platform, akses pasar menjadi terkunci, data dikuasai platform, dan biaya meningkat akibat ketergantungan. Sebaliknya, infrastruktur digital terbuka memungkinkan UMKM bergabung satu kali dan memanfaatkan kapabilitasnya lintas platform, dengan data tetap berada dalam kendali pelaku usaha dan efisiensi didorong oleh kompetisi.

Dalam konteks inilah, ia menilai ION hadir sebagai pelengkap program kesiapan UMKM. Melalui lapisan perdagangan digital terbuka, UMKM dapat menjual produknya lintas aplikasi perbankan, platform telekomunikasi, dan sistem korporasi tanpa harus membangun ulang sistem di setiap platform. Ketika kesiapan bertemu dengan akses pasar terbuka, hasilnya menjadi terukur dalam bentuk peningkatan penjualan, penciptaan lapangan kerja, dan ketahanan usaha.

masih menurut Shinta, ION tidak menggantikan program pemberdayaan yang sudah ada, melainkan menyempurnakannya. Apindo dan pemerintah membangun kesiapan UMKM, sementara ION mengonversi kesiapan tersebut menjadi transaksi nyata. Ke depan, integrasi onboarding ION ke dalam program-program inti seperti UMKM Merdeka dan Digital Learning Hub akan diperluas melalui jaringan nasional Apindo, dengan tujuan jangka panjang berupa pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“ION memungkinkan arah kebijakan pemerintah, pelaksanaan bisnis, dan infrastruktur digital bergerak sebagai satu sistem,” ujar Shinta. Dengan pendekatan tersebut, UMKM Indonesia diharapkan tidak hanya go digital, tetapi juga terintegrasi dalam rantai nilai global, mampu menjangkau pasar yang lebih beragam, serta tangguh menghadapi perubahan ekonomi yang cepat.