Pemerintah Bentuk BUMN Tekstil Lewat Pengambilalihan Sritex

JAKARTA, Investortrust.id - Rencana pemerintah untuk membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor tekstil akan diwujudkan melalui pengambilalihan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang tengah mengalami kebangkrutan. Langkah ini ditempuh untuk memastikan keberlangsungan kegiatan ekonomi perusahaan tekstil besar tersebut sekaligus melindungi ribuan tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada Sritex.

Menteri Sekretaris Negara (Mensetneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pembentukan BUMN tekstil saat ini masih dalam tahap proses dan diharapkan dapat segera diselesaikan. Menurutnya, penyelamatan Sritex menjadi prioritas karena perusahaan tersebut mempekerjakan sekitar 10.000 karyawan dan memiliki peran penting dalam perekonomian nasional.

“Jadi ini sedang proses, kita harapkan dalam waktu dekat semua proses sudah bisa diselesaikan sehingga PT Sritex bagaimanapun kita harus selamatkan dalam artian kegiatan ekonominya tetap harus berjalan,” ujar Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Prasetyo menegaskan, pemerintah ingin memastikan aktivitas produksi Sritex tetap berlanjut karena kontribusi ekonomi yang dihasilkan cukup besar, baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor ke mancanegara. “Di sana kurang lebih memperkerjakan 10 ribu karyawan dan cukup besar kegiatan ekonomi yang dihasilkan dari produk-produk pakaian, seragam, baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor ke mancanegara,” katanya.

Ia menjelaskan, rencana pembentukan BUMN tekstil sebenarnya bukan hal baru. Pemerintah, melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara, berencana memiliki satu BUMN yang secara khusus menangani sektor garmen dan tekstil. Menurut Prasetyo, inisiatif ini berkaitan erat dengan kondisi yang menimpa Sritex dan menjadi bagian dari upaya pemerintah menata kembali industri tekstil nasional.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga telah mengungkapkan rencana pembentukan BUMN tekstil tersebut usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah berencana mengalokasikan dana sebesar US$ 6 miliar atau sekitar Rp 101 triliun yang bersumber dari Danantara untuk mendukung pembentukan BUMN tekstil. “Bapak Presiden mengingatkan kita pernah mempunyai BUMN tekstil dan ini akan dihidupkan kembali sehingga pendanaan US$ 6 miliar nanti akan disiapkan oleh Danantara,” ujar Airlangga.

Baca Juga

Istana Sebut Kasus Sritex Bukti Komitmen Prabowo Berantas Korupsi

Dalam rapat yang digelar di Hambalang, Presiden Prabowo memberikan arahan agar pemerintah memperkuat sejumlah industri manufaktur strategis, termasuk tekstil dan produk tekstil, sepatu, garmen, hingga elektronik. Pemerintah juga telah menyiapkan peta jalan atau roadmap untuk memperkuat industri manufaktur nasional sekaligus membuka akses ke pasar-pasar baru melalui perjanjian perdagangan bebas.

Airlangga menjelaskan, Presiden meminta agar pemerintah mengambil langkah defensif untuk melindungi industri dalam negeri sekaligus agresif dalam mencari pasar ekspor baru. Salah satu peluang yang tengah dijajaki adalah melalui perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa atau EU CEPA yang diperkirakan efektif pada 2027. “Nah terhadap industri ini Bapak Presiden minta defensif posisi kita seperti apa, termasuk untuk mencarikan pasar-pasar yang baru,” ungkap Airlangga.

Dengan roadmap dan kebijakan yang telah disusun, pemerintah optimistis industri tekstil dan produk tekstil nasional dapat mencatatkan lonjakan ekspor signifikan. Airlangga menyebutkan, target ekspor tekstil Indonesia diproyeksikan meningkat dari sekitar US$ 4 miliar menjadi US$ 40 miliar dalam kurun waktu 10 tahun ke depan.

“Nah oleh karena itu sudah dibuat roadmap bagaimana meningkatkan ekspor kita yang dari US$ 4 miliar bisa naik ke US$ 40 miliar dalam 10 tahun dan bagaimana pendalaman dari value chain industri tekstil,” kata dia.