Asosiasi Usulkan Pembentukan Industrial TPT Fund Dibanding Bentuk BUMN Tekstil
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) mengapresiasi perhatian dan komitmen pemerintah dalam menyiapkan rencana pendanaan guna memperkuat kembali ekosistem industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) nasional.
Ketua Umum AGTI Anne Patricia Sutanto menilai, langkah pemerintah tersebut menjadi sinyal positif bagi kebangkitan industri TPT di tengah tantangan global yang semakin kompetitif.
“Kami sangat menghargai komitmen pemerintah untuk mendukung penguatan industri TPT. Namun, perlu kajian yang cermat karena industri ini sangat kompetitif, berbasis efisiensi biaya, dan membutuhkan kecepatan dalam beradaptasi dengan dinamika global,” ujar Anne dalam keterangannya kepada Investortrust.id, Sabtu (17/1/2026).
AGTI berharap rencana pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) di sektor TPT dapat dikaji secara mendalam. Menurut dia, pendekatan pendanaan yang lebih tepat adalah melalui pembentukan Industrial TPT Fund yang difokuskan untuk memperkuat dan memodernisasi industri TPT yang telah ada.
“Jika dukungan Pemerintah melalui Danantara ini dapat dikelola dalam bentuk Industrial TPT Fund, maka dananya bisa diarahkan untuk revitalisasi dan pengembangan industri yang sudah berjalan, sehingga daya saing nasional dapat ditingkatkan secara berkelanjutan,” kata Anne.
Baca Juga
BUMN Tekstil Segera Dibentuk, Danantara Siapkan Rp 101 Triliun
Ia menjelaskan, usulan tersebut sejalan dengan masukan berbagai pemangku kepentingan kepada pemerintah, termasuk dalam pembahasan AGTI bersama Dewan Ekonomi Nasional. Dalam forum tersebut, mengemuka pentingnya revitalisasi dan optimalisasi kapasitas industri TPT nasional agar mampu bersaing di pasar global.
Anne menambahkan, Industrial TPT Fund diharapkan dapat mendorong modernisasi mesin dan teknologi produksi, sehingga industri nasional kembali kompetitif dari sisi biaya maupun kualitas produk. Selain itu, penguatan mata rantai produksi, khususnya di sektor pencelupan dan penyempurnaan (dyeing dan finishing), juga menjadi prioritas mengingat sektor ini membutuhkan investasi besar dan sensitif terhadap isu lingkungan.
“Pengembangan kawasan industri TPT terintegrasi juga penting, dengan dukungan fasilitas IPAL terpusat, pasokan air baku, uap, dan energi, termasuk energi terbarukan, agar industri kita mampu memenuhi standar ekspor yang semakin menuntut jejak karbon rendah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Anne menegaskan bahwa penguatan industri TPT harus diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurut dia, industri TPT sebagai sektor padat karya memiliki peran strategis dalam penciptaan lapangan kerja nasional.
“Penguatan SDM yang berdaya saing dan bernilai tambah harus menjadi bagian dari komitmen bersama, sehingga industri TPT tidak hanya tumbuh, tetapi juga mampu menyerap tenaga kerja secara optimal,” kata Anne.
AGTI juga mendorong kemudahan fiskal dan logistik melalui optimalisasi Kawasan Berikat agar industri dalam negeri dapat bersaing secara setara dengan negara pesaing tanpa terbebani hambatan administratif. Selain itu, penguatan inovasi, riset dan pengembangan, serta integrasi industri kecil dan menengah ke dalam rantai pasok dinilai penting agar ekosistem TPT nasional dapat naik kelas.
“AGTI akan terus berdialog dengan pemerintah agar kebijakan ini benar-benar menjadi instrumen kebangkitan industri tekstil dan garmen nasional, sekaligus berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,” tambah Anne.

