Asosiasi: Dana BUMN Tekstil Rp100 Triliun Dampaknya Minim, Lebih Baik Jadi Insentif
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI) mempertanyakan tujuan rencana pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di industri tekstil yang diinisiasi pemerintah, dan telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto.
Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wiraswasta mengungkapkan, arah kebijakan pemerintah perlu diperjelas antara fokus ekspor atau substitusi impor, karena masing-masing membutuhkan strategi investasi yang berbeda.
"Kalau targetnya ekspor, perlu BUMN di hilir, tapi kalau ada juga target substitusi impor maka perlu diperkuat di hulu. Kami belum dapat info detilnya dari Kemenko," ucap Redma kepada Investortrust.id, Senin (19/1/2026).
Baca Juga
Asosiasi Usulkan Pembentukan Industrial TPT Fund Dibanding Bentuk BUMN Tekstil
Menurut analisa pihaknya, Redma menyebutkan, apabila target pemerintah adalah subsitusi impor sekaligus ekspor di atas US$ 40 miliar dalam waktu 10 tahun, maka investasi yang diperlukan untuk sektor tekstil adalah sebesar Rp 2.000 triliun.
"Tapi ini akan meningkatkan kontribusi terhadap PDB dari saat ini yg hanya 0,9% menjadi 3,5%. Kalau cuma Rp 100 triliun dibuat BUMN impact-nya akan sangat minim. Lebih baik Rp 100 triliun ini dijadikan insentif untuk mendorong investasi hingga Rp 1.000 triliun," terangnya.
Kendati demikian, Redma mengakui pembentukan BUMN tekstil tersebut bisa membangkitkan industri tekstil nasional. Syaratnya, dibutuhkan dukungan berbagai macam kebijakan pemerintah yang mendukung perbaikan-perbaikan iklim usaha di dalam negeri.
"Bisa (membangkitkan industri tekstil nasional) asal tepat penggunaannya dan harus diiringi dengan kebijakan perbaikan iklim usahanya dengan tepat," terang Redma.