Pascabencana Sumatra, AHY Sebut Revitalisasi Rumah Warga Butuh Rp 8,2 Triliun

JAKARTA, investortrust.id — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, estimasi kebutuhan anggaran revitalisasi rumah warga terdampak bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra mencapai Rp 8,2 triliun.

“Estimasi biaya pembangunan atau perbaikan rumah-rumah warga tersebut sekitar Rp 8,2 triliun,” kata AHY dalam rapat koordinasi pascabencana Sumatra di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026).

AHY menyampaikan, hingga 14 Januari 2026, jumlah rumah terdampak bencana di wilayah Sumatra sebanyak 238.783 unit yang mencakup kategori rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, hingga rumah hilang dan hanyut.

Baca Juga

Kepastian Hunian Nakes Dinilai Percepat Normalisasi Layanan Kesehatan di Aceh dan Sumatra

Aceh menjadi provinsi dengan jumlah rumah terdampak terbanyak, yakni 208.693 unit, diikuti Sumatra Utara sebanyak 24.294 unit dan Sumatra Barat 5.796 unit. “Data rumah terdampak ini terus kami perbarui dan akan dilengkapi oleh Kementerian PKP,” ujar AHY.

Selain sektor perumahan, lanjut AHY, kebutuhan anggaran untuk infrastruktur dasar pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra diperkirakan mencapai sekitar Rp 51,8 triliun berdasarkan laporan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

AHY menegaskan, penanganan pascabencana memerlukan pengawalan ketat melalui monitoring dan evaluasi secara berkala, baik di tingkat pusat maupun di lapangan, guna memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai rencana.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk pemulihan daerah terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) mencapai Rp 60 triliun. Angka tersebut mencakup proses rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana.

Baca Juga

1.606 Unit Huntara di Aceh dan Tapsel Ditargetkan Tuntas Sebelum Ramadan

Meski demikian, Pras, sapaan Prasetyo Hadi menekankan, angka tersebut masih estimasi awal berdasarkan kondisi di lapangan saat ini. Nilai tersebut kemungkinan berubah untuk menyesuaikan kondisi di lapangan.

Dalam kesempatan ini, Pras juga merespons anggaran bantuan senilai Rp 100 miliar yang telah disalurkan Kementerian Sosial (Kemensos). Menurutnya, pemerintah tidak melihat besaran angka bantuan. Pemerintah, kata Pras, fokus pada kebutuhan warga terdampak bencana. Apalagi, belum seluruh warga terdampak menerima bantuan pemerintah. "Kita tidak melihat angkanya, tetapi kita melihat itemnya karena angka itu sudah pasti akan bervariatif, tergantung dari kondisi data per hari ini. Karena yang direalisasikan itu memang belum semuanya," tutupnya.