Jurus PT Pupuk Indonesia Ikut Amankan Pangan Nasional 2026
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Menjelang 2026, pemerintah memperkuat strategi pengamanan pangan nasional dengan menaikkan cadangan beras pemerintah dari 3 juta ton menjadi 4 juta ton.
Kebijakan ini diputuskan dalam Rapat Koordinasi Terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta pada akhir Desember 2025.
Tambahan cadangan tersebut disiapkan untuk mendukung program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan, serta kebutuhan strategis lainnya sepanjang 2026.
“Kami putuskan, cadangan beras pemerintah kita dari 3 juta (ton), kita naikkan menjadi 4 juta [ton]. Agar lebih mudah, ya nanti untuk SPHP, untuk bantuan pangan, dan lain-lain,” kata Zulhas.
Pemerintah optimistis ketersediaan beras nasional tetap terjaga karena panen raya diperkirakan datang lebih awal. Jika biasanya panen raya berlangsung pada Maret hingga Mei, pada 2026 diproyeksikan sudah dimulai sejak Februari.
Berdasarkan survei Kerangka Sampel Area (KSA) Oktober 2025 yang digelar Badan Pusat Statistik selama dua bulan terakhir 2025, potensi produksi padi November-Desember, mencapai 5,84 juta ton gabah kering giling (GKG). Sementara itu, pada Januari 2026, potensi GKG yang dihasilkan mencapai 3,02 juta ton.
Setelah dikonversi, produksi tersebut setara dengan 3,37 juta ton beras pada akhir 2025 dan 1,74 juta ton pada Januari 2026. Secara keseluruhan, BPS memprediksi produksi beras sepanjang 2025 mencapai 34,79 juta ton, meningkat 13,6% dibandingkan tahun sebelumnya.
Untuk 2026, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Amran Sulaiman memproyeksikan produksi berada di kisaran 34,77 juta ton.
Upaya menjaga ketersediaan beras nasional ini tak mudah. Sebab, mulai Januari 2026 mendatang, pemerintah mulai menggerakkan 19.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk memenuhi SPPG yang sudah ada ini setidaknya dibutuhkan beras sebanyak 91.200 ton. Angka tersebut menggunakan asumsi setiap SPPG melayani 3.000 orang penerima manfaat tiap harinya. Dalam konversi bulanan, setidaknya dibutuhkan 4,8 ton untuk memenuhi kebutuhan 3.000 orang penerima manfaat.
Kondisi ini menuntut produksi padi yang tinggi dan berkelanjutan, yang salah satu kunci utamanya adalah ketersediaan pupuk. Mentan Amran sendiri menyebut bahwa ketersediaan pupuk subsidi telah mencapai 9,8 juta ton.
Pemerintah telah memastikan dukungan pupuk melalui alokasi pupuk bersubsidi sebesar 9,8 juta ton pada 2026 dengan pagu anggaran Rp46,87 triliun untuk sektor pertanian dan perikanan. Untuk sektor pertanian, alokasi pupuk bersubsidi ditetapkan sebesar 9,55 juta ton, sama dengan tahun sebelumnya, sesuai Kepmentan Nomor 1360 Tahun 2025.
Baca Juga
Seperti disampaikan Direktur Pupuk Kementan, Jekvy Hendra, pupuk Urea ditetapkan sebanyak 4.423.023 ton, NPK 4.471.026 ton, NPK untuk Kakao 81.179 ton, pupuk Organik 558.273 ton. Berikutnya melalui Kepmentan tersebut, Pemerintah juga mengalokasikan pupuk bersubsidi ZA sebesar 16.449 ton.
Menurut Jekvy, pupuk subsidi sektor pertanian hanya bisa ditebus oleh petani yang terdaftar di Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) Kementerian Pertanian. Sementara pembudidaya ikan harus terdaftar di Elektronik Rencana Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Pupuk (e-RPSP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
"Pupuk bersubsidi sudah bisa ditebus oleh petani maupun pembudidaya ikan terdaftar per tanggal 1 Januari 2026 jam 00.00. Terima kasih kepada Pupuk Indonesia, sebagai pelaksana yang sudah menyampaikan kesiapan untuk menyalurkan pupuk bersubsidi," kata Jekvy.
Dalam kesempatan berbeda, Direktur Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi mengatakan pertumbuhan luas lahan memang perlu diikuti dengan produktivitas pupuk. Sebab, pupuk berkontribusi sebesar 62% terhadap keberhasilan produksi tanaman.
“Maka, pupuk itu kuncinya adalah menjaga affordability dan availability atau keterjangkauan dan ketersediaan [pangan]” saat diskusi Kafegama, yang dipantau daring Sabtu (20/12/2025).
Kesiapan PT Pupuk Indonesia
PT Pupuk Indonesia menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung kebijakan tersebut. Kontrak penyaluran pupuk bersubsidi telah ditandatangani bersama Kementerian Pertanian sehingga distribusi dapat dimulai tepat pada 1 Januari 2026.
Sebagaimana diberitakan, kontrak untuk memenuhi kebutuhan pupuk subsidi ini telah ditandatangani PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Kementerian Pertanian, di Jakarta pada Senin (29/12/2025). Seperti disampaikan Direktur Supply Chain Pupuk Indonesia, Robby Setiabudi Madjid lewat penandatanganan kontrak ini, Pupuk Indonesia sudah bisa mendistribusikan pupuk bersubsidi pada 2026.
“Per 1 Januari 2026, pupuk bersubsidi baik untuk sektor pertanian maupun perikanan bisa ditebus oleh petani dan pembudidaya ikan, dengan syarat mereka sudah terdaftar sebagai penerima pupuk bersubsidi,” kata Robby.
Baca Juga
Pupuk Indonesia Mau Ciptakan Proyek Amonia Hijau 'Hybrid' Pertama di Dunia
Sebagai bentuk kesiapan, Pupuk Indonesia telah menyediakan stok yang cukup atau safety stock yang diatur pemerintah. Stok tersebut telah tersedia di Penerima Pupuk pada Titik Serah atau PPTS di seluruh Indonesia.
“Kami juga sudah melakukan tes untuk memastikan sistem. Insyaallah pukul 00.00 WIB tanggal 1 Januari 2026 petani maupun pembudidaya ikan yang terdaftar sudah bisa menebus pupuk bersubsidi di PPTS sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi)” kata dia.
Vice President Komunikasi Korporat Pupuk Indonesia, Cindy Sistyarani menjelaskan Pupuk Indonesia akan didukung infrastruktur fisik yang mencakup ratusan gudang serta jalur distribusi laut dan darat yang menjangkau distribusi seluruh PPTS di Indonesia.
“Seluruh proses distribusi tersebut dapat dipantau secara real-time melalui Command Center untuk memastikan penyaluran pupuk berlangsung tepat waktu dan tepat sasaran,” kata Cindy, kepada investortrust.id, Rabu (31/12/2025).
Di tingkat PPTS, kata Cindy, penebusan pupuk subsidi didukung oleh aplikasi i-Pubers, yang memungkinkan petani menebus pupuk hanya dengan menggunakan KTP, sekaligus memastikan penyaluran sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Sementara itu, dari sisi produksi, Pupuk Indonesia memastikan keandalan operasi dengan melaksanakan program revitalisasi pabrik yang didukung Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Regulasi ini juga menjadi landasan terjadinya penurunan HET pupuk subsidi sebesar 20%.
Rahmad menjelaskan dengan aturan itu, negara menyepakati 2/3 dari anggaran subsidi pupuk dibayarkan di muka. Kondisi ini menghemat biaya bunga yang dibayarkan perusahaan hingga Rp 2 triliun.
Baca Juga
Pupuk Indonesia Sabet Excellence In Performance Awards di Investortrust BUMN Awards 2025
Menurut Cindy, skema pembayaran subsidi di muka yang diatur dalam perpres tersebut membuka ruang bagi Pupuk Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan hasil efisiensi tersebut dikembalikan langsung kepada petani melalui penurunan harga pupuk yang berlaku sejak 22 Oktober 2025.
Selain itu, Pupuk Indonesia berkomitmen untuk melanjutkan program revitalisasi industri pupuk dengan target tujuh pabrik direvitalisasi dan dibangun dalam 5 tahun ke depan. Program ini amat penting untuk menjaga keterjangkauan harga pupuk, memperkuat keberlanjutan industri pupuk nasional, serta memastikan tata kelola subsidi pupuk tetap sehat dalam mendukung swasembada pangan yang berkelanjutan.
Ke depannya, Rahmad meminta suku bunga perbankan turun di bawah 6%. Dengan EBITDA sekitar 20%, suku bunga sebesar di atas 6% itu dirasakan menipiskan penghasilan.
“Mungkin yang bisa dipikirkan, bagaimana kita industrialisasi, salah satu yang kritikal itu adalah menurunkan suku bunga (bank) di bawah 6%” ujar dia.