Permintaan KPR Subsidi Tembus 320.000 tapi Suplai Minus, Ini Penyebabnya

JAKARTA, investortrust.id — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menegaskan, penyerapan rumah subsidi saat ini terhambat dari sisi suplai, bukan karena melemahnya permintaan pasar.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan, jumlah peminat kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi mencapai level tertinggi sepanjang penyelenggaraan program, tetapi ketersediaan unit hunian tidak sebanding dengan lonjakan tersebut.

Heru memaparkan, hingga Kamis (27/11/2025) terdapat 320.372 masyarakat yang terdaftar menyatakan minat mengakses KPR subsidi melalui platform Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep).

“Itu per hari ini sudah 320.372 orang yang daftar, menyatakan minat, ingin akses KPR subsidi. Artinya sudah sangat tinggi banget, tertinggi sepanjang sejarah,” ungkap dia saat ditemui di kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2025).

Heru menambahkan, pertumbuhan permintaan meningkat signifikan sejak Agustus hingga November 2025. “Agustus year-on-year 68%. September year-on-year 90%. November tinggi banget tuh 120%. Sehingga permasalahan demand sebenarnya menurut kami tidak terlalu bermasalah,” paparnya.

Namun demikian, suplai rumah subsidi tidak mampu mengimbangi tren permintaan tersebut. “Yang masalah di mana? Di sini, sisi suplainya tidak bisa mengikuti pertumbuhan demand. Hampir semuanya merah nih, minus,” ucap Heru.

Baca Juga

BP Tapera Dorong Relaksasi KPR FLPP bagi Debitur dengan Catatan SLIK Ringan

Dalam paparannya, sisi suplai mengalami tren penurunan yang cukup signifikan, seperti pada semester I 2025 terkontraksi 21% secara year on year (yoy). Sedangkan periode Juli-November 2025 berada di level 13% secara year to date (ytd).

Dia menyebut sejumlah faktor yang memengaruhi lambatnya sisi suplai, yakni kendala perizinan, penetapan lahan sawah dilindungi (LSD) untuk mendukung swasembada pangan, serta musim hujan yang berkepanjangan yang memperlambat penyelesaian pembangunan rumah subsidi.

Selain suplai, lanjut Heru, pihaknya menyoroti persoalan data konsumen terkait kolektibilitas (Kol) kredit macet yang banyak disoroti publik.

Heru mengatakan, BP Tapera telah menyerahkan lebih dari 19.000 data calon konsumen dari asosiasi pengembang kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk ditelusuri lebih lanjut. “Dari 19.000 itu ada kurang lebih 12.000-an saja yang ada NIK (nomor induk kependudukan)-nya. Selisihnya itu, 7.000-an itu enggak ada NIK-nya sehingga tidak bisa dilacak di sistem perbankan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Heru menyebut masih ditemukan data ganda sejumlah 4.000 NIK sehingga dilakukan pembersihan data, dan menghasilkan hampir 8.000 data yang kemudian diserahkan ke OJK. “Itu baru minggu lalu kita serahkan ke OJK,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menepis anggapan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK menjadi penyebab utama banyak masyarakat sulit memperoleh KPR subsidi. “Sepertinya bukan SLIK OJK aja yang membuat mereka enggak bisa dapat kredit,” kata Purbaya kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2025) lalu.

Menurut Purbaya, penghapusan kol tertentu dalam SLIK sekalipun tidak serta-merta menyelesaikan persoalan kredit macet dan masih diperlukan investigasi lanjutan.

Baca Juga

BP Tapera: Tingginya Harga Tanah Perkotaan Hambat Rusunami FLPP, Skema Sewa Digencarkan Kembali

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan, ada sekitar 14.000 konsumen yang mengalami kredit macet. “Kalau enggak salah 14.000, tanya Pak Heru deh, cek datanya berapa, tapi cukup besar kok,” kata Ara, sapaan akrab Maruarar.

Ia menyampaikan siap menghapus SLIK OJK dengan klasifikasi KOL tertentu apabila hal tersebut menjadi kewenangannya. “Kalau kewenangan saya, pasti sudah saya hapuskan soal (SLIK OJK) itu di angka tertentu,” pungkas Ara.