BP Tapera Dorong Relaksasi KPR FLPP bagi Debitur dengan Catatan SLIK Ringan

JAKARTA, investortrust.id — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mendorong perbankan agar memberikan relaksasi bagi calon penerima Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang terkendala akibat catatan tunggakan kecil di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan, banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) belum dapat mengakses KPR subsidi karena tercatat memiliki tunggakan ringan, seperti pinjaman online (pinjol) maupun layanan paylater.

Baca Juga

BP Tapera Salurkan KPR FLPP Rp 26,51 Triliun per November 2025

“Dia masuk klaster MBR dan belum punya rumah, tetapi masih terkendala dengan tunggakan utang, baik karena pinjol maupun karena belanja online. Ini terus kita upayakan bersama perbankan,” kata Heru seusai konferensi pers capaian KPR FLPP di kantor BP Tapera, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Heru menjelaskan, calon debitur yang memiliki catatan di SLIK OJK tetap bisa memperoleh fasilitas pembiayaan apabila telah melunasi kewajibannya. Dalam pengajuan KPR FLPP, pasangan suami istri diwajibkan melampirkan kartu keluarga (KK) sehingga status kredit keduanya akan turut diperiksa. “Bisa jadi suaminya clear, tapi ternyata istrinya pernah melakukan transaksi belanja online yang belum dilunasi. Itu menjadi tantangan juga,” ujarnya.

Ia berharap perbankan dapat lebih fleksibel dalam menilai calon debitur, terutama bagi MBR yang telah menyelesaikan tunggakan kecilnya, agar tetap dapat memperoleh akses pembiayaan rumah melalui KPR subsidi.

Sebelumnya, Heru memaparkan, penyaluran KPR FLPP tembus 213.630 unit atau senilai Rp 26,51 triliun per 3 November 2025. “Realisasi tersebut setara 61,03% dari target 350.000 unit rumah yang ditetapkan pemerintah tahun ini,” kata Heru dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Baca Juga

Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, BTN Catat Penyaluran KPR FLPP Tembus Rp186 Triliun

Adapun, pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi antara 39 bank penyalur dan 7.638 pengembang dari 22 asosiasi perumahan di 398 kabupaten/kota pada 33 provinsi. “Kontribusi terbesar berasal dari Bank BTN dengan 104.326 unit rumah atau 48,83% dari total realisasi, disusul BTN syariah (44.434 unit/20,79%), BRI (22.709 unit/10,63%), BNI (10.052 unit/4,70%), dan Bank Mandiri (9.340 unit/4,37%),” papar Heru.