Bakal Gelar Rapimnas 2025, Ini Pokok Pemikiran Kadin Indonesia
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersiap menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2025 pada 1-2 Desember 2025, dengan format baru yang lebih menekankan pendekatan bottom-up.
Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyatakan, perubahan format ini dirancang agar agenda dan rekomendasi dunia usaha lebih substantif dan selaras dengan kebutuhan daerah maupun asosiasi di sektor bersangkutan.
“Rapimnas kali ini sedikit diubah supaya approach-nya itu bukan top-down, tapi bottom-up. Sehingga, Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) ada 12, melaksanakan Rakornas dahulu,” ujarnya, dalam Press Conference Jelang Rapimnas 2025 Kadin Indonesia bertema ‘Kadin Bergotong Royong Memperluas Lapangan Kerja, untuk Kesejahteraan dan Kemandirian Indonesia, di Jakarta, Selasa (25/11/2025).
“Contohnya, WKUK Bidang Ekonomi itu fokus mengadakan rapat koordinasi nasional yang meliputi 38 provinsi, bersama asosiasi bidang tersebut, dalam hal ini ekonomi. Hal yang sama juga di bidang infrastruktur, bidang sosial organisasi dan lain-lain. Jadi rakornas dilaksanakan dulu, Baru ujungnya ada Rapimnas,” sambung Anindya.
Pendekatan baru ini, lanjut dia, memungkinkan pembahasan lebih detail dan tematik, karena setiap topik yang akan didiskusikan langsung dengan kementerian terkait serta perwakilan asosiasi dan daerah.
“Jadi kita tidak fokus kepada seremoni, tapi kita fokus kepada substansi yang tentunya lebih kreatif, inklusif, dan lain-lain,” kata Anindya.
Ia menyebut, Rapimnas 2025 bakal merumuskan pokok-pokok pemikiran strategis Kadin Indonesia. Salah satunya adalah momentum Indonesia Incorporated yang didorong oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Ini bukan konsep kami, tapi ini yang digaungkan oleh Pak Presiden, sehingga di Januari 2025 tahun ini ketika Musyawarah Konsolidasi mengatakan, Indonesia Incorporated itu adalah Kadin yang gotong royong,” ucap Anindya.
Baca Juga
“Dalam tema kali ini, Kadin Indonesia gotong royong untuk memperluas lapangan kerja yang meningkatkan kesejahteraan, dan kemandirian. Jadi, Indonesia Incorporated itu benar-benar kita mau jabarkan,” lanjut dia.
Di sisi bersamaan, Kadin Indonesia juga mengapresiasi upaya pemerintah yang mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5%, serta inflasi pada level 2,86%. Namun ia menyatakan, masih banyak pekerjaan rumah agar Indonesia dapat keluar dari jebakan ‘middle income trap’.
“Yang pertama, tentunya untuk mengefisiensikan investasi itu ICOR (incremental capital output ratio). Pak Presiden sudah bicara ICOR tinggi harus diturunkan, supaya dengan duit yang lebih sedikit bisa menghasilkan pertumbuhan yang sama,” ujar Anindya.
Selanjutnya, fokus pada pengendalian biaya logistik yang saat ini mencapai 14,6% dari produk domestik bruto (PDB), serta penanganan deindustrialisasi yang membuat kontribusi sektor manufaktur turun ke 19%. Kadin Indonesia juga menyoroti mismatch tenaga kerja yang turut menaikkan angka pengangguran muda.
“Di sinilah kita berpikir dalam Rapimnas ini, jadi kombinasi dari pengusaha, ekonom, masukan dari asosiasi, himpunan, daerah, yang pasti mungkin ada juga komen mengenai perluasan lapangan kerja dan kesejahteraan,” kata Anindya.
Ia menambagkan, sejumlah program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), rumah layak huni, vokasi 100.000 peserta, hingga magang, tetap menjadi bagian dari fokus Kadin Indonesia. Selain itu, peningkatan produktivitas nasional menjadi tema penting.
“Kita mesti do more with the same. Produktivitas kan gitu, jadi mesti berpikir bagaimana pengupahan berbasis kinerja, lalu efisiensi energi, pokoknya produktivitas kita harus tinggi dan kompetitif,” ucap Anindya.
Dari sisi investasi, Kadin Indonesia menilai peningkatan arus penanaman modal menjadi kunci memperkuat komponen konsumsi domestik dan belanja pemerintah. Sementara itu, agenda inovasi dan industrialisasi ikut menjadi sorotan, khususnya terkait dampak teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) terhadap tenaga kerja.
“Ada 23 juta pengangguran yang tercipta dari AI sebelum 2023, tapi ada 46 juta tenaga kerja baru. Nah ini bagaimana kita menyikapinya,” ujar Anindya.
“Jadi kata kuncinya lapangan kerja, produktivitas, investasi, industri dan inovasi, serta perdagangan. Ini yang kita mau kaji bersama, supaya masukannya ini benar-benar konkret dan juga sesuai hasil diskusi, baik dengan konstituen kita maupun dengan pemerintah,” sambungnya.