Indonesia Capai Swasembada Pangan dalam Setahun, Ini Jurusnya

JAKARTA, Investortrust.id - Pemerintah mencatat lonjakan signifikan dalam upaya mencapai ketahanan pangan nasional di tengah cuaca ekstrem dan tekanan pasar global. Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berhasil mencapai swasembada pangan dalam satu tahun pemerintahan, jauh lebih cepat dari perkiraan semula yang membutuhkan empat tahun. Capaian ini menegaskan arah kebijakan pemerintah yang memprioritaskan modernisasi sektor pertanian untuk memperkuat produksi domestik.

Pada tahun pertama pemerintahan, Kementerian Pertanian menjalankan berbagai langkah strategis yang berfokus pada peningkatan produktivitas, perbaikan tata kelola, serta penindakan praktik curang yang selama bertahun-tahun merugikan petani.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa percepatan tersebut terjadi karena dukungan kebijakan tingkat tinggi yang sangat kuat. Pemerintah mengeluarkan 18–19 instruksi presiden terkait sektor pangan dalam satu tahun, sebuah jumlah yang belum pernah terjadi pada periode sebelumnya.

“Instruksi Presiden Prabowo Subianto yang besar dan terarah ini memungkinkan percepatan kebijakan, terutama di bidang produksi, pengawasan, dan distribusi,” ujarnya dalam dialog bertema Satu Tahun Pembangunan Sektor Pertanian - Modernisasi Pertanian, di Jakarta, seperti dikutip, Senin (24/11/2025).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi beras nasional hingga Oktober 2025 mencapai 31,0 juta ton, sementara konsumsi berada di kisaran 27,3 juta ton. Indonesia mencatat surplus 3,7 juta ton, salah satu yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Ketersediaan cadangan beras pemerintah turut menunjukkan peningkatan yang konsisten seiring membaiknya produktivitas.

Keberhasilan modernisasi tidak berdiri sendiri tanpa penegakan tata kelola. Sepanjang tahun pertama pemerintahan, Kementerian Pertanian bersama aparat penegak hukum mengungkap berbagai praktik curang yang merugikan negara dan petani. Salah satu kasus paling menonjol adalah pupuk palsu yang bahkan beredar di lingkungan kementerian. Peredaran bahan tanpa kandungan hara itu berdampak pada sekitar 100.000 hektare lahan dengan potensi kerugian hingga Rp 3,2 triliun.

Baca Juga

Amran Sulaiman Ajak Kadin Aktif Majukan Pertanian dan Perkebunan Nasional

"Ini bukan pupuk sampah yang masih bisa jadi pupuk organik. Ini seperti tanah biasa, hampir tidak ada haranya. Negara saja ditipu, apalagi petani," kata Amran dengan nada geram.

Upaya investigasi turut menemukan manipulasi kualitas beras premium dan medium, pengurangan takaran minyak goreng, serta praktik pengurangan spesifikasi pupuk hingga 30% oleh oknum distributor. Aparat juga mengungkap permintaan imbalan Rp 27 miliar, di mana Rp 10 miliar telah terealisasi sebelum penindakan dilakukan. Secara keseluruhan, sebanyak 75 tersangka diproses dari berbagai kasus di sektor pangan. Selain itu, 60 pegawai internal Kementerian Pertanian menerima sanksi administrasi hingga pidana karena keterlibatannya dalam kolusi maupun korupsi pengadaan.

Kebijakan untuk Petani dan Perluasan Food Estate

Di saat penegakan hukum berjalan, modernisasi pertanian diterapkan secara paralel mulai perbaikan irigasi, penyediaan pupuk berkualitas, hingga distribusi alat mesin pertanian dan benih unggul tanpa pungutan biaya. Kebijakan ini menghasilkan dampak ekonomi langsung, terutama setelah pemerintah menaikkan harga pembelian pemerintah untuk gabah menjadi Rp 6.500 per kilogram. Kebijakan tersebut menambah penghasilan petani sekitar Rp 65 triliun.

Kenaikan produksi sebesar 4 juta ton setara peningkatan pendapatan Rp 60 triliun. Total tambahan penghasilan petani mencapai Rp 120 triliun, sementara tambahan anggaran pertanian hanya Rp 15 triliun, mencerminkan efisiensi kebijakan delapan kali lipat.

Baca Juga

Kadin Indonesia Genjot 4 Aspek Ini Demi Dongkrak Ekspor Pertanian Nasional

Nilai tukar petani (NTP) melonjak ke 124%, jauh di atas target 110% yang ditetapkan bersama Menteri Keuangan dan Komisi IV DPR. Amran menyebutkan tingginya gairah petani terlihat dari melonjaknya permintaan pupuk hingga 20% seiring membaiknya prospek harga dan hasil panen. "Permintaan pupuk naik 20% karena petani bersemangat menanam. Harganya bagus, pupuknya tersedia, hasilnya nyata," katanya.

Untuk menjamin ketersediaan pangan jangka panjang, pemerintah mempercepat pengembangan kawasan food estate seluas 3 juta hektare di Kalimantan Selatan, Sumatra Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Merauke. Program transformasi ini mengubah pola tanam dari satu kali menjadi tiga kali setahun, meningkatkan produktivitas dari 3 ton menjadi 7 ton per hektare. Mekanisasi penuh termasuk penggunaan drone menurunkan biaya produksi hingga 60%.

Kawasan tersebut dirancang untuk menghasilkan 10–15 juta ton gabah per musim tanam atau 20–45 juta ton per tahun. Proyeksi ini menempatkan Indonesia pada jalur menuju ketahanan pangan berkelanjutan dalam jangka panjang. "Kalau 3 juta hektare ini jadi dengan produksi 10 ton dan tanam tiga kali, itu 45 juta ton gabah atau 22,5 juta ton beras. Ditambah surplus sekarang 4 juta ton, artinya 20 tahun ke depan kita tidak perlu impor, bahkan bisa ekspor," jelas Amran.

Program modernisasi ini juga menarik minat generasi muda. Lebih dari 30.000 anak muda kini terjun ke pertanian modern. Berdasarkan testimonial petani muda di Merauke, Kalimantan, dan Aceh, pendapatan bersih mencapai Rp 20–24 juta per bulan, menandakan sektor pertanian semakin menjanjikan.

Tahun depan, pemerintah menargetkan swasembada komoditas lain, termasuk telur ayam, bawang merah, dan kedelai. Amran menegaskan bahwa target tersebut realistis dengan akselerasi kebijakan yang telah berjalan.