Serapan Anggaran ATR/BPN Tembus 75% hingga Kuartal III 2025
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat serapan anggaran sebesar 75,01% hingga akhir kuartal III 2025. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025, Kementerian ATR memperoleh alokasi anggaran Rp 6,97 triliun.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan, dari total pagu tersebut terdapat pemblokiran atau efisiensi anggaran sebesar Rp 578 miliar sehingga pagu non-blokir menjadi Rp 6,935 triliun.
“Berdasarkan DIPA 2025 alokasi anggaran Kementerian ATR/BPN adalah Rp 6,97 triliun. Kemudian dari total pagu tersebut ada blokir atau efisiensi anggaran sebesar Rp 578 miliar sehingga total pagu nonblokir sebesar Rp 6,935 triliun,” kata Nusron dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi II DPR di gedung parlemen, Jakarta, Senin (24/11/2025).
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan, dari total pagu tersebut terdapat pemblokiran atau efisiensi anggaran sebesar Rp 578 miliar sehingga pagu non-blokir menjadi Rp 6,935 triliun.
“Berdasarkan DIPA 2025 alokasi anggaran Kementerian ATR/BPN adalah Rp 6,97 triliun. Kemudian dari total pagu tersebut ada blokir atau efisiensi anggaran sebesar Rp 578 miliar sehingga total pagu nonblokir sebesar Rp 6,935 triliun,” kata Nusron dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi II DPR di gedung parlemen, Jakarta, Senin (24/11/2025).
Ia menyampaikan, realisasi penyerapan anggaran hingga akhir September mencapai Rp 4,796 triliun atau 75,01%. “Berdasarkan laporan dari biro keuangan, penyerapan anggaran Kementerian ATR/BPN sampai akhir Q3, berarti di bulan september, yaitu sebesar Rp 4,796 triliun atau kalau dipersentase 75,01%,” papar Nusron.
Menurut Nusron, penyerapan tertinggi berada pada pagu dukungan manajemen dengan pagu efektif Rp 4,935 triliun dan realisasi Rp 4,036 triliun atau 81,78%. Kemudian, lanjut dia, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan memiliki pagu efektif Rp 1,352 triliun dengan realisasi Rp 721,402 miliar atau 53,35%.
Adapun program penyelenggaraan penataan ruang mencatat pagu efektif Rp 107,23 miliar dengan realisasi Rp 38,987 miliar atau 36,36%. Sementara itu, kementerian memproyeksikan serapan anggaran hingga 31 Desember 2025 mencapai 98%. “Kita memproyeksikan kemungkinan besar sampai di angka maksimal 98%. Jadi tidak akan sampai angka 100%, karena memang tidak mungkin sampai angka 100%,” tegas Nusron.
Nusron mengungkap perjalanan penyerapan anggaran hingga 75% pada akhir kuartal III-2025. “Pada September atau akhir kuartal III ada pembukaan relaksasi efisiensi yang semula diblokir, tiba-tiba dibuka, sehingga mau tidak mau kita harus melakukan belanja lagi di sisa satu triwulan ini,” terangnya.
Ia menyebut adanya kendala pada beberapa kegiatan kontraktual yang bersumber dari pinjaman luar negeri dari Bank Dunia di program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP). “Setiap belanja dan lelang di sana harus mendapatkan persetujuan dari Bank Dunia. Kita ada satu kegiatan lelang pembuatan RDTR yang kemudian diprotes salah satu peserta dan peserta mengadu ke Bank Dunia, sehingga Bank Dunia melakukan review ulang dan agak tersendat di sini,” jelasnya.
Meski target serapan hanya mencapai 98%, Nusron memastikan seluruh target kinerja akan tetap dipenuhi. “Kami berkomitmen target output dan outcome yang telah kami sepakati tetap akan sampai di angka 100%,” pungkasnya.