Wakil Ketua Komisi XII Minta Kepastian Arah Energi Nasional Demi Lajunya Roadmap Kilang Minyak

JAKARTA, Investortrust.id - Nasib proyek pengembangan kilang yang ditujukan untuk memperkuat ketahanan energi nasional dinilai sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Kebutuhan kepastian terkait arah kebijakan energi dianggap semakin mendesak, terutama setelah peta bauran energi nasional disepakati sebagai pedoman jangka panjang.

Wakil Ketua Komisi XII DPR Sugeng Suparwoto mengatakan target ketahanan energi tidak bisa dipisahkan dari rencana pengembangan kilang. Namun ia menilai akar persoalan berada pada kebijakan pemerintah yang belum tegas dalam menentukan arah pengendalian konsumsi bahan bakar minyak.

“Kalau sudah merumuskan bauran energi, sudah fix lalu tentukan pemenuhannya dengan cara apa, misalnya apakah minyak kita biarkan seperti hari ini? Pemakaian BBM linear dengan pertambahan mobil tanpa ada pengendalian. Sekarang ada electric vehicle (EV) dengan insentif. Namun, antara pertambahan mobil EV dan kendaraan BBM tidak seimbang. EV baru 12% per tahun. artinya kendaraan BBM tetap naik lebih tinggi dari EV,” jelas Sugeng di Jakarta, dalam diskusi seperti dikutip Sabtu (22/11/2025).

Ia menjelaskan pemerintah telah memberikan mandat kepada PT Pertamina (Persero) untuk menambah kapasitas kilang, tetapi langkah tersebut tidak cukup apabila tidak disertai arah kebijakan energi yang jelas. Menurut Sugeng, perencanaan pembangunan kilang sebenarnya telah memiliki roadmap sejak beberapa tahun lalu, meski dinamika global dan pandemi sempat mengubah prioritas kebijakan pemerintah. Untuk itu ia menilai pemerintah perlu segera mengambil keputusan strategis agar pengembangan kilang dapat berjalan konsisten dan mendukung ketahanan energi nasional.

Baca Juga

Kilang Pertamina Cilacap Hasilkan 238.000 KL SAF, Langkah Besar Menuju 'Net Zero Emission'

Sugeng menambahkan rencana jangka panjang pengembangan kilang semestinya tidak hanya fokus pada peningkatan kapasitas, tetapi juga fleksibilitas pengolahan minyak. Dengan fleksibilitas tersebut, Indonesia tidak bergantung pada satu jenis minyak mentah. “Harus diperbaharui RDMP (refinery development master plan) tidak hanya kapasitas dan tapi juga fleksibilitas,” ujar Sugeng.

Pertamina saat ini mengerjakan RDMP, mencakup revitalisasi kilang Balikpapan, Balongan, Cilacap, Dumai, dan Plaju. Proyek tersebut bertujuan menaikkan kapasitas pengolahan sekaligus meningkatkan fleksibilitas kilang dalam mengolah minyak mentah dengan karakteristik berbeda. Kilang Balikpapan menjadi proyek terbesar, dengan target peningkatan kapasitas dari 260.000 barel per hari menjadi 360.000 barel per hari. Perseroan menargetkan pembangunan RDMP Balikpapan rampung pada akhir tahun ini.

Kilang Balongan telah menyelesaikan proses revamping sehingga kapasitasnya naik dari 125.000 barel per hari menjadi 150.000 barel per hari. Peningkatan ini meningkatkan volume minyak mentah yang mampu diproses secara nasional.

Sementara Cilacap, Dumai, dan Plaju diprioritaskan untuk peningkatan fleksibilitas, terutama kemampuan mengolah minyak mentah dengan kandungan sulfur tinggi atau sour crude. Di Cilacap dan Dumai, Pertamina juga mengembangkan konsep green refinery untuk mendukung produksi bahan bakar rendah emisi, sejalan dengan agenda transisi energi nasional.

Baca Juga

Kompleksitas Tertinggi, Kilang Balongan Pertamina Jadi Tulang Punggung Energi Nasional

Sugeng menekankan pengembangan kilang tetap relevan untuk memenuhi kebutuhan sektor petrokimia nasional yang masih kekurangan pasokan. Ia menilai konsep New Grass Root Refinery (NGRR) Tuban sesuai dengan kebutuhan Indonesia saat ini. “NGRR Tuban bagus konsepnya kalau bangun kilang untuk sustain secara ekonomi. Kemudian kembangkan jadinya petrochemical industry complex. Supaya nilai keekonomianm kilang sustain ubah jadi petrochemical,” jelas Sugeng.

Terkait kelanjutan proyek kilang Tuban, Sugeng menilai pemerintah wajib turun tangan karena persoalannya kompleks dan melibatkan hubungan antarnegara. Ia menyoroti dampak perang Rusia dan Ukraina yang turut mempengaruhi kelangsungan proyek tersebut. “Harus ada G to G, Prabowo harus lobi Amerika Serikat. Ini harus jalan., Pertamina sudah investasi sekian ratus juta dollar. Harus jadi kalau nggak jadi proyek mangkrak” tegas Sugeng.