DPR Dorong Pemerintah Perkuat dan Percepat Eksplorasi Minyak Nasional

JAKARTA, investortrust.id - Anggota Komisi XII DPR dari Fraksi Partai Golkar Yulisman menekankan perlunya percepatan eksplorasi minyak nasional sebagai langkah strategis menjaga ketahanan energi Indonesia dalam jangka menengah dan panjang.

Dia menyatakan bahwa meskipun lifting minyak dan gas bumi (migas) menunjukkan tren peningkatan, struktur produksi nasional masih ditopang oleh lapangan-lapangan mature sehingga penguatan eksplorasi menjadi instrumen kebijakan yang tidak dapat ditunda. Menurutnya, kinerja lifting yang positif harus dibaca sebagai momentum untuk mengakselerasi penemuan cadangan baru. 

“Mayoritas lapangan kita berada pada fase deklinasi alamiah. Tanpa penambahan cadangan melalui pemboran eksplorasi yang intensif, risiko pasokan jangka panjang akan meningkat. Karena itu, ekosistem investasi hulu harus dipastikan kompetitif dan predictable,” kata Yulisman, Kamis (20/11/2025).

Dia menilai bahwa temuan sumber daya migas sebesar 724 juta barrel oil equivalent (BOE) di WK Rokan merupakan validasi empiris bahwa potensi bawah permukaan Indonesia masih sangat besar.

Baca Juga

Pertamina Berhasil Temukan Cadangan Migas Terbesar dalam 10 Tahun Terakhir

Menurutnya, temuan tersebut tidak hanya bersifat komersial, tetapi juga strategis karena memberikan dasar ilmiah untuk mendorong perluasan eksplorasi, termasuk di wilayah-wilayah frontier dan potensi migas nonkonvensional (MNK). “Ini game changer yang harus menjadi basis perumusan kebijakan eksplorasi nasional,” tegasnya.

Yulisman juga menyoroti peningkatan performa hulu–hilir Pertamina, mulai dari capaian produksi gabungan sekitar 1 juta BOEPD, efisiensi kilang dengan yield 84%, hingga penguatan infrastruktur penunjang.

Menurutnya, indikator tersebut menunjukkan bahwa sistem energi nasional berada pada kapasitas yang lebih siap untuk menyerap peningkatan suplai dari penemuan-penemuan baru.

“Kinerja ini memperkuat argumen bahwa percepatan eksplorasi memiliki landasan operasional yang kuat,” sebut Yulisman.

Lebih lanjut, ia menekankan perlunya intervensi kebijakan yang lebih sistematis untuk mengatasi hambatan eksplorasi. Tantangan yang dimaksud mencakup proses perizinan yang panjang dan berlapis, kualitas dan ketersediaan data seismik yang belum merata, dinamika sosial-lingkungan di wilayah operasi, hingga struktur fiskal yang kurang kompetitif dibandingkan negara benchmark di kawasan.

“Eksplorasi hanya dapat dipacu jika regulatory burden dikurangi dan skema fiskal didesain lebih akomodatif terhadap risiko eksplorasi,” jelas Yulisman.