Menteri PU Ungkap Hambatan Utama Pembangunan Irigasi Nasional

JAKARTA, investortrust.id — Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengungkap hambatan utama pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.

Menurut Dody, pelaksanaan program irigasi di berbagai daerah terkendala data yang belum akurat dan masih tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah.

“Fokus kami adalah irigasi. Alhamdulillah Pak Presiden sudah punya pemahaman bahwa irigasi itu memang masalah yang utama,” kata Dody di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (31/10/2025).

Baca Juga

Anggaran PU 2026 Naik Jadi Rp 118 Triliun, Fokus Irigasi hingga Sekolah Rakyat

Ia menjelaskan, selama ini pengelolaan jaringan irigasi terfragmentasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pemerintah pusat hanya menangani irigasi nasional, sementara irigasi daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

“Yang di luar irigasi nasional, kita tidak pernah bisa menyentuh sama sekali, karena dianggap sudah direhabilitasi atau direkonstruksi oleh bupati, wali kota, atau gubernur,” jelas Dody.

Setelah Inpres itu diterbitkan, kata Dody, pihaknya melakukan pengecekan ke seluruh daerah dan menemukan banyak ketidaksesuaian antara data dan kondisi lapangan.

“Kami agak kagok karena ternyata datanya tidak ada. Kami dikasih data sama pemerintah daerah, tapi ketika dicek ke lapangan, sering kali tumpang tindih atau irigasinya sudah tidak ada lagi,” ungkap dia.

Baca Juga

Kementerian PU Gandeng BMKG Perkuat Sistem Peringatan Dini guna Antisipasi Bencana Alam

Untuk mengatasi hal itu, menurut Dody Hanggodo, Kementerian PU menjalankan dua pekerjaan secara bersamaan, yaitu pendataan dan renovasi jaringan irigasi daerah.

“Tahun ini kami merenovasi irigasi-irigasi daerah sambil mendata, karena datanya ada dan tiada,” terang Dody.

Dody menambahkan, pelaksanaan Inpres irigasi tahun 2025 dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama meliputi rehabilitasi jaringan irigasi seluas 280.000 ha yang seluruhnya merupakan irigasi daerah.

“Tahap pertama kami rehabilitasi sekalian mendata untuk kepentingan tahun-tahun mendatang,” imbuh dia.

Dia mengemukakan, tahap kedua mencakup rehabilitasi 225.000 ha dan pembangunan jaringan irigasi air tanah dengan pompa dalam lebih dari 100 meter, terutama di wilayah kering, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) dan  Gunung Kidul, DI Yogyakarta.

Saat ini, kata Dody, pemerintah telah membangun 261 unit sumur bor dalam yang melayani sekitar 8.200 ha lahan. Sementara tahap ketiga mencakup rehabilitasi 146.000 ha jaringan irigasi dan pembangunan 832 unit jaringan air tanah.

“Tahap pertama progresnya sudah 89%, tahap kedua 23%, dan tahap ketiga 1,5%. Jadi, ini sudah on progress,” tutur Dody.

Ia menargetkan pada 2026 pemerintah akan memperluas pembangunan irigasi hingga mencakup 750.000 ha lahan.

Baca Juga

Menteri PU Ungkap Tol Gilimanuk–Mengwi Sepi Investor, Kok Bisa?

“Nanti tahun 2026 akan lebih besar lagi, ada 750 ribu ha irigasi plus jaringan irigasi air tanah yang akan dikerjakan,” kata Dody.

Selain pembangunan fisik, pemerintah mengembangkan program padat karya berbasis masyarakat melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).

“Tahun ini mungkin sekitar 9.300 titik. Tahun depan jadi 12.000 titik, dengan target menyerap sekitar 200.000 pekerja,” ujar Dody.

Menteri PU mengatakan, dengan koordinasi antarkementerian yang semakin solid dan data yang lebih tertata, pelaksanaan program irigasi diperkirakan berjalan lebih cepat pada tahun-tahun mendatang.

“Insyaallah tahun depan jauh lebih cepat, karena urusan administrasi antarkementerian sudah settle dan data sudah tersedia,” ujar Dody.