Instruksikan 3T Diprioritaskan Akses Listrik, Bahlil Sebut agar Nasionalisme Terjaga
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menginstruksikan kepada jajarannya dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo agar memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T) dalam program pemerataan listrik “Merdeka Dari Kegelapan.”
Menurut Bahlil, program ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan pemerataan dan keadilan sosial di sektor energi terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Sebab, setelah 80 tahun Indonesia merdeka, masih terdapat ribuan wilayah yang belum tersentuh akses listrik.
“Kami menyampaikan bahwa sesungguhnya program listrik desa ini adalah program kehadiran negara dalam memberikan pemerataan. Indonesia sudah merdeka 80 tahun, tetapi masih ada sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum memiliki listrik,” ujar Bahlil dalam peresmian "Merdeka Dari Kegelapan", Rabu (29/10/2025).
Baca Juga
Bahlil menjelaskan, salah satu program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto adalah kedaulatan energi, yang di dalamnya mencakup pemerataan elektrifikasi di seluruh pelosok negeri. Menurutnya, hal ini merupakan tugas mulia untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia, tanpa terkecuali, mendapatkan akses energi yang layak.
“Rasio elektrifikasi nasional kita memang sudah mencapai 99,12%. Namun di daerah 3T, angkanya masih di bawah rata-rata nasional, bahkan ada yang belum sampai 90%, karena itu saya minta Dirjen EBTKE, Dirjen Ketenagalistrikan, dan PLN agar memprioritaskan wilayah 3T. Anggarannya sudah ada, jadi selesaikan dulu daerah-daerah tersebut,” tegasnya.
Bahlil mencontohkan kondisi di sejumlah daerah perbatasan yang hingga kini masih kesulitan mendapatkan pasokan listrik. Di Provinsi Sulawesi Utara misalnya, terdapat beberapa desa di wilayah perbatasan dengan Filipina yang belum teraliri listrik, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat menjadi terbatas.
“Di sana ada puskesmas, ada cold storage, ada nelayan, tapi cold storage-nya tidak bisa digunakan karena tidak ada listrik. Tahun depan saya mau datang dan meresmikan desa itu sudah menyala. Saya tidak mau tahu caranya bagaimana, tapi semua harus selesai,” ujar Bahlil dengan tegas.
Bahlil menargetkan seluruh desa tanpa listrik di Sulawesi Utara yang berjumlah 11 hingga 12 desa dapat teraliri listrik paling lambat Desember 2026. Menurutnya, keterlambatan pemerataan listrik di wilayah perbatasan bisa berdampak pada melemahnya rasa nasionalisme masyarakat.
“Jangan sampai daerah yang berbatasan dengan negara lain nasionalismenya berkurang karena ketidakhadiran negara secara maksimal,” kata mantan Menteri Investasi tersebut.
Baca Juga
Penjualan 1.795 Unit, BMW Kuasai 50% Pasar Mobil Listrik Premium Indonesia
Tak hanya di Sulawesi Utara, Bahlil juga menyoroti daerah-daerah di Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua yang masih menghadapi persoalan serupa. Dia menilai penyediaan listrik di wilayah perbatasan bukan sekadar persoalan infrastruktur, tetapi juga menyangkut kedaulatan negara.
“Ini tidak hanya berbicara tentang listrik, tapi juga tentang kedaulatan negara. Di Maluku, NTT, sampai Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini, semua harus kita bereskan,” tegasnya.