BP Tapera Targetkan Penyaluran 354.200 Rumah Subsidi hingga Akhir 2025

JAKARTA, investortrust.id — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memperkirakan sebanyak 354.200 unit rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) berpotensi tersalurkan hingga akhir 2025. Estimasi tersebut muncul berdasarkan hasil analisis bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan data perkembangan di lapangan.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan, proyeksi itu terungkap dalam audiensi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada 21 Oktober 2025. Pertemuan tersebut membahas kendala verifikasi calon debitur akibat sistem Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK yang memengaruhi kelancaran penyaluran pembiayaan perumahan.

“Berdasarkan hasil analisis dengan OJK dan data pembangunan rumah, target 350.000 unit FLPP masih optimistis untuk dicapai. Potensi capaian diproyeksikan mencapai 354.200 unit rumah subsidi,” kata Heru dalam keterangan pers, dikutip Kamis (23/10/2025).

Potensi capaian tersebut, lanjutnya, terdiri atas tindak lanjut data analitik 57.644 unit, stok siap akad (ready stock) 46.583 unit, tambahan pemasaran di daerah potensial 9.000 unit, serta antrean proses di aplikasi SiKasep sebanyak 33.635 unit.

Baca Juga

Kawah Anugerah Property Bidik 6.000 Unit Rumah Subsidi pada 2026

Heru menambahkan, sejak awal 2022 hingga 22 Oktober 2025, BP Tapera telah menyalurkan total 860.278 unit rumah subsidi dengan nilai Rp 101,48 triliun. Dari jumlah itu, realisasi sepanjang tahun berjalan mencapai 204.978 unit rumah senilai Rp 25,44 triliun.

Heru turut menjelaskan, kendala utama dalam percepatan penyaluran berasal dari status SLIK calon debitur masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Berdasarkan data periode 1 Januari 2022 – 4 Agustus 2025, sebanyak 111.258 data debitur tidak diproses lebih dari 2 bulan oleh bank penyalur meskipun sudah lolos subsidi checking,” terangnya.

Dari jumlah itu, kata Heru, OJK mencatat 103.297 atau 92,84% berasal dari Himbara dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS). “Sebanyak 5.632 calon debitur telah terealisasi, 36.404 sedang dalam proses tindak lanjut, sementara 3.299 ditolak karena status SLIK,” paparnya.
 

Selain itu, hasil pengumpulan data manual BP Tapera menunjukkan 13.321 kasus tambahan. "Dengan 5.146 di antaranya mengalami permasalahan SLIK kategori Kol 2 hingga Kol 5,” sambung Heru.

BP Tapera mengusulkan dua langkah kebijakan untuk mempercepat proses tersebut. Pertama, pembaruan status SLIK menjadi lunas bagi kreditur yang telah menyelesaikan tunggakan. Kedua, relaksasi atau pemutihan bagi kreditur yang sudah tidak aktif hingga batas nilai tertentu.

Baca Juga

Janji Permudah Skor KPR, Menteri Ara Siapkan 5.000 Rumah Subsidi di Pasuruan

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan duduk perkara 100.000 lebih calon pembeli rumah yang terhambat rapor hitam kredit di SLIK OJK. Setelah bertemu dan pemeriksaan BP Tapera, tadi pagi, tak seluruh calon nasabah tersebut masuk dalam daftar SLIK. “Saya simpulkan, dari 110.000 itu paling yang bisa masuk 100 orang,” kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Selasa (21/10/2025).
 

Menurut Purbaya, upaya untuk menghapus daftar nama calon pembeli rumah di daftar SLIK tidak akan memecahkan masalah permintaan untuk membeli rumah. 
 “Jadi begini, ada salah perhitungan mungkin di pertamanya. Mereka pikir kan itu semuanya gara-gara SLIK saja, rupanya ada hal-hal lain,” jelasnya.
 

Purbaya menjelaskan Ketua BP Tapera akan berdiskusi lagi dengan para pengembang mengenai potensi permintaan perumahan yang belum dapat dilayani saat ini. “Sisa Oktober, November, Desember, ada banyak pembeli baru perumahan sehingga pembangunan bisa lebih cepat lagi. Saya perlu ekonomi tumbuh lebih cepat,” katanya.