1 Tahun Prabowo, ATR/BPN Catat Nilai Ekonomi Tambahan Rp 1.021 Triliun dari Pendaftaran Tanah
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat capaian ekonomi signifikan selama setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), nilai ekonomi tambahan (economic value added) yang dihasilkan mencapai Rp 1.021,95 triliun hingga Oktober 2025.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja sistematis dalam memperluas kepastian hukum pertanahan di seluruh wilayah Indonesia.
Hingga Oktober 2025, kata Ossy, sebanyak 123,3 juta bidang tanah telah terdaftar, dengan 97 juta bidang di antaranya telah bersertifikat. Dalam 1 tahun terakhir, 4 juta bidang tanah berhasil didaftarkan, dan 2,69 juta bidang telah disertifikasi.
“Tanah yang memiliki kepastian hukum akan meningkatkan nilai aset masyarakat, membuka akses pembiayaan, dan memperkuat ekonomi lokal. Inilah fondasi penting untuk menciptakan kesejahteraan yang merata,” kata Ossy dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (23/10/2025).
Transformasi digital menjadi fokus lain Kementerian ATR/BPN. Sepanjang 2025, lanjut Ossy, penerbitan sertifikat elektronik meningkat hampir 10 kali lipat, dari 639.000 sertifikat pada 2024 menjadi 6,1 juta sertipikat tahun ini. “Kami mempercepat digitalisasi layanan agar masyarakat bisa mendapatkan kepastian hukum tanah dengan lebih cepat, transparan, dan efisien,” tuturnya.
Ossy menambahkan, pihaknya turut membukukan kemajuan dalam perlindungan aset sosial-keagamaan. Hingga Oktober 2025, 278.689 bidang tanah wakaf dengan luas 26.865,67 hektare (ha) telah terdaftar, naik 16.600 bidang dibandingkan tahun sebelumnya. “Tanah wakaf dan aset sosial-keagamaan harus terlindungi agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat,” tambahnya.
Program Reforma Agraria turut memberikan dampak langsung terhadap pemerataan akses lahan. Ossy menyebutkan, redistribusi tanah mencapai 1,64 juta bidang dengan luas 879.942 ha, memberi manfaat bagi 11.576 kepala keluarga (KK) di berbagai daerah sepanjang 1 tahun Presiden Prabowo memimpin Tanah Air.
“Reforma Agraria berfungsi menata ulang struktur penguasaan dan pemanfaatan tanah agar lebih berkeadilan. Kami ingin rakyat kecil memiliki akses terhadap tanah dan kesempatan untuk maju,” jelas Ossy.
Dalam penegakan hukum pertanahan, lanjut Ossy, 3.019 kasus berhasil diselesaikan sepanjang 2025. Sebanyak 140 pelaku mafia tanah diproses hukum, dengan penyelamatan 130,7 juta meter persegi tanah dan potensi kerugian negara senilai Rp 9,4 triliun. “Penegakan hukum menjadi prioritas kami. Tidak boleh ada ruang bagi praktik mafia tanah yang merugikan masyarakat dan negara,” tegas Ossy.
Seluruh capaian tersebut menjadi bagian dari program ATR/BPN Maju, yang menitikberatkan pada efisiensi pelayanan digital, penataan ruang berkelanjutan, serta penyelesaian sengketa pertanahan berbasis keadilan. “1 tahun ini menjadi fondasi penting dalam membangun sistem dan tata kelola yang berorientasi pada hasil serta pelayanan publik,” pungkas Ossy.