Tambahan 12% Saham Freeport Diperoleh Pemerintah secara Gratis? Bahlil Bilang Begini

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menanggapi kabar bahwa penambahan saham pemerintah sebesar 12% di PT Freeport Indonesia (PTFI) diperoleh secara gratis.

“Mengenai hal itu akan diumumkan saat perpanjangan kontrak,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Pemerintah Indonesia sudah memiliki 51% saham Freeport. Dengan tambahan 12% yang direncanakan, pemerintah RI kelak menguasai 63% saham perusahaan tambang emas tersebut.

Baca Juga

Tambang Freeport Masih Belum Beroperasi, Bahlil: Tunggu Hasil Audit

Bahlil menjelaskan, penandatanganan kontrak perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PTFI hingga 2061  masih diproses dan melibatkan berbagai pihak. Perpanjangan kontrak tersebut memiliki keterkaitan dengan penambahan porsi saham pemerintah di PTFI.

"Gini, setelah melakukan perpanjangan kontrak, baru saya umumkan. Tetapi untuk urusan penambahan saham, itu sudah dalam diskusi, sudah ada paraf kesepakatan. Tetapi itu semua kan harus tertuang dalam kontrak. Nah, kontrak perpanjangannya sedang diproses," ujar dia.

Bahlil mengungkapkan, selain pemerintah dan PTFI, pembicaraan mengenai penambahan saham 12% dan perpanjangan kontrak PTFI melibatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.

Rencananya, dari jumlah saham yang akan ditambah tersebut, sebagian  akan menjadi milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua.

Baca Juga

Tony Wenas: Pelepasan 12% Saham Freeport ke Pemerintah masih dalam Pembahasan

"Saya kan harus libatkan diskusi dengan Pemprov  Papua. Jadi, saya harus bicarakan," ucap Bahlil.

IUPK Freeport masih berlaku hingga 2041. Sejalan dengan  penambahan saham Indonesia sebesar 12% tersebut,  Freeport akan mendapatkan izin perpanjangan  hingga 2061.

"Rancangannya akan ke sana (2061). Berdasarkan undang-undang kita, pengelolaan tambang berbasis smelter kan sampai cadangan selesai," ungkap mantan Menteri Investasi tersebut.