Pemerintah Buka Peluang Beri Kelonggaran SPBU Swasta Impor BBM Tahun Depan

JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah membuka peluang untuk memberikan kelonggaran kepada SPBU swasta untuk melakukan impor base fuel bahan bakar minyak (BBM) pada 2026. Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu.

Todotua seusai melakukan rapat terbatas dengan kementerian teknis dan utusan SPBU swasta, mengungkap opsi rekomendasi impor BBM turut menjadi salah satu pembahasan.

"Salah satunya itu (peluang rekomendasi impor). Tetapi setelah kita lihat tadi, memang ini memang porsi kuota yang masih dimiliki oleh Pertamina itu tadi penjelasannya jelas. Tetapi nanti tinggal kita lihat B2B-nya seperti apa," kata Todotua saat menyampaikan keterangan pers di kantor BKPM, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Baca Juga

BKPM Jamin Izin Investasi Shell dan Exxon Cs Tetap Jalan meski Ada Batasan Impor BBM

Namun, Todotua menyerahkan kepada Kementerian ESDM terkait teknis pembahasan peluang kelonggaran kuota impor bagi SPBU swasta pada 2026 mendatang.

"Nanti teman-teman dari Dirjen Migas juga mungkin akan lebih fleksibel ke depannya kan melihat situasi ini," katanya.

Ia menuturkan, saat ini pemerintah fokus terhadap ketersediaan BBM RON 92. Menurutnya, belakangan cenderung terjadi pergerakan shifting penjualan BBM RON 92, khususnya pada SPBU swasta.

Ia pun memastikan sampai dengan akhir tahun ini stok ketersediaan BBM RON 92 telah mencukupi. 

"Kita juga akan monitor (stok BBM), tetapi setidaknya tahun ini kondisionalnya dan kita harapkan tahun depan itu sudah bisa lebih proper strateginya. Dan itu sudah bisa dipastikan dari Dirjen Megas dalam tahun depan itu antisipasi terhadap situasi ini bisa jauh lebih baik," ungkapnya.

Dirjen Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman dalam kesempatan yang sama juga tidak membantah adanya opsi membuka kembali kuota impor BBM bagi SPBU swasta dalam rapat tersebut. Ia menekankan sampai dengan akhir tahun ini, SPBU swasta masih diharuskan untuk membeli BBM yang diimpor oleh PT Pertamina (Persero).

"Untuk tahun 2025 tetap melanjutkan kolaborasi antara swasta dan Pertamina. Untuk tahun 2026, kami akan menghitung kembali pengaturannya seperti apa," kata Laode kepada awak media.

Baca Juga

Dirjen Migas Santai Tanggapi Penolakan BBM Impor oleh SPBU Swasta

Diberitakan, PT Pertamina Patra Niaga melaporkan hasil pertemuan dengan sejumlah badan usaha (BU) swasta penyalur BBM, seperti Shell, Vivo, BP-AKR, dan ExxonMobil, yang difasilitasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya MIneral (ESDM) pada Jumat (3/10/2025).

Pj Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth Dumatubun mengatakan, Vivo dan APR yang merupakan perusahaan joint venture (patungan) antara BP dan PT AKR Corporindo Tbk telah memberi lampu hijau untuk melanjutkan kesepakatan.

“Vivo, APR, dan AKR sudah sepakat untuk menindaklanjuti pembicaraan lebih teknis dan tindak lanjut tahap selanjutnya, antara lain kesepakatan dokumen pernyataan dalam rangka menjaga GCG (good corporate governance) dan regulasi, seperti pernyataan anti-monopoli, money laundry, penyuapan, dan lain-lain,” kata Roberth kepada media, Senin (6/10/2025).

Selain itu, Vivo dan BP juga bakal menyampaikan kebutuhan komoditas yang dibutuhkan dan membahas kesepakatan terkait spesifikasi produk, key terms, dan general terms and conditions.

Sementara itu, Pertamina akan menyampaikan kembali spesifikasi produk yang dapat memenuhi requirement semua BU dan key term termasuk join surveyor untuk dikonfirmasi oleh BU swasta terkait.

"Apabila BU swasta setuju, maka akan dilaksanakan proses pengadaan komoditas tersebut. ⁠Selanjutnya pemenang pengadaan akan disampaikan kepada BU swasta dalam lingkup penyedia kargo, best price dan volume kargo," ujar dia.

Selanjutnya, tahap akhir adalah pengiriman kargo yang sudah disepakati sekitar di minggu ketiga Oktober 2025. Selain itu, perlu ditekankan dan disepakati bahwa proses ini berjalan dengan kesepatan dari 3 BU swasta tersebut, karena pengiriman kargo dalam satu pengadaan yang sama alias tidak terpisah-pisah. 

“Kembali Pertamina menyampaikan bahwa dengan semangat kolaborasi berdasarkan niat baik untuk memberikan pelayanan pada masyarakat ini untuk disikapi dengan bijak dan positif, sesuai arahan dari Pemerintah,” sebut Roberth.

Sementara itu, untuk Exxon dan Shell dilaporkan belum dapat melanjutkan pembicaraan, karena Shell masih perlu berkordinasi dengan kantor pusatnya spesifik pemenuhan compliance vendor. Sedangkan Exxon akan berdiskusi untuk kebutuhan November karena masih memiliki stok.