AHY Prioritaskan Giant Sea Wall untuk Jaga Industri Strategis dari Rob
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan urgensi pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) di pantai utara (Pantura) Jawa.
AHY menyampaikan, kawasan Pantura yang membentang sekitar 480 kilometer (km) dan melintasi lima provinsi menghadapi ancaman serius berupa penurunan muka tanah dan banjir rob. “Ada urgensi untuk kita segera melakukan pembangunan dalam rangka melindungi Pantura Jawa,” kata dia di Travoy Hub, Jakarta Timur, Kamis (25/9/2025).
Menurut AHY, pembangunan tanggul laut raksasa diperlukan tidak hanya untuk melindungi masyarakat di pesisir, tetapi kawasan industri strategis dan kawasan ekonomi khusus (KEK).
Ia menambahkan, konsep pembangunan akan disempurnakan dengan mengintegrasikan solusi alami atau nature-based solution, seperti mangrove serta pengembangan kawasan berbasis transit oriented development (TOD) untuk hunian, bisnis, dan sentra produktif.
“Jadi bukan hanya membangun dinding-dinding tinggi, tetapi di lokasi-lokasi (tanggul laut raksasa) tertentu bisa dikembangkan TOD untuk hunian, sentra bisnis dan sentra-sentra produktif yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah termasuk juga kontribusi secara nasional,” jelas AHY.
Baca Juga
'Giant Sea Wall': Tantangan Rp 1,3 Kuadriliun dan Jalan Panjang 20 Tahun
AHY turut menekankan, proyek ini memerlukan pembahasan mendalam terkait skema pembiayaan, karena nilai investasinya sangat besar. “Tidak mungkin kita mengandalkan APBN. Oleh karena itu kita sedang berkomunikasi dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri untuk menarik investasi yang kredibel,” ucap dia.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkap alasan dibalik pembangunan tanggul laut raksasa di Pantura Jawa saat berpidato pada Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam pidatonya, Prabowo turut memperingatkan ancaman dari perubahan iklim yang semakin nyata.
"Kami bersaksi di hadapan Anda bahwa kami telah merasakan dampak langsung dari perubahan iklim, khususnya ancaman kenaikan permukaan air laut," kata Prabowo di New York, Amerika Serikat (AS), Selasa (23/9/2025).
Prabowo menjelaskan, Indonesia menghadapi ancaman naiknya permukaan air laut sekitar 5 centimeter setiap tahunnya. Ancaman tersebut kemudian menjadi alasan Prabowo memutuskan untuk membangun tanggul laut raksasa sepanjang 480 km di Pantura Jawa.
"Bisakah anda bayangkan dalam 10 tahun? Bisakah Anda bayangkan dalam 20 tahun? Untuk ini, kami terpaksa membangun tembok laut raksasa, mungkin butuh waktu 20 tahun. Namun, kami tidak punya pilihan, kami harus mulai sekarang," ungkap Prabowo.
Baca Juga
'Giant Sea Wall': Tantangan Rp 1,3 Kuadriliun dan Jalan Panjang 20 Tahun
Prabowo juga telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 76 P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Prabowo menunjuk Didit Herdiawan Ashaf bersama Suhajar Diantoro sebagai kepala dan wakil kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa/Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa.
Pembangunan tanggul laut raksasa merupakan bagian integral dari proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Fase B. Saat ini, fokus utama masih pada NCICD Fase A yang berlokasi di pesisir pantai dan muara sungai.
Progres pembangunan tanggul pengaman pantai NCICD Fase A terus berjalan. Hingga September 2025, tercatat sepanjang 9,4 km tanggul pengaman pantai telah berhasil direalisasikan dari total trase kewenangan Pemerintah Provinsi Jakarta sepanjang 28,279 km, berdasarkan nota kesepahaman per Juni 2025.
Adapun, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta saat ini tengah fokus pada pengerjaan NCICD Fase A di area pengaman pantai, garis pantai, dan muara kali untuk mengatasi banjir rob di pesisir Jakarta dan diproyeksikan rampung pada tahun 2030.
Secara terpisah, Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) Didit H Ashaf mengebut rencana pembangunan tanggul laut raksasa untuk melindungi kawasan pesisir utara Jawa. Didit menggelar serangkaian rapat koordinasi dengan kementerian terkait hingga pakar arsitektur urban asal Spanyol guna mempercepat sinkronisasi desain dan pelaksanaan proyek.

