'Giant Sea Wall': Tantangan Rp 1,3 Kuadriliun dan Jalan Panjang 20 Tahun
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) di pantai utara (pantura) Jawa kembali menjadi sorotan. Ada sejumlah tantangan besar yang harus diperhitungkan sejak awal, mulai skema pembiayaan, desain konstruksi, hingga aspek sosial ekonomi masyarakat pesisir yang akan terdampak megaproyek tersebut.
Pengamat infrastruktur, Yayat Supriatna menyoroti sumber pembiayaan GSW. Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai berat, sementara jika menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), harus jelas nilai tambah yang bisa didapat investor.
Baca Juga
Prabowo Bahas Penguatan Kawasan hingga 'Giant Sea Wall' dengan Xi Jinping di Beijing
Ia mencontohkan pembangunan tanggul laut di Belanda, yang di atasnya dimanfaatkan sebagai jalan tol sehingga memberi nilai ekonomi tambahan. “Kalau di kita, bentuk dan desain Giant Sea Wall sepanjang pantura itu belum tergambarkan. Dengan dana sebesar itu, masyarakat butuh imajinasi seperti apa bentuknya dan bagaimana implementasinya,” kata Yayat saat dihubungi investortrust.id, Kamis (11/9/2025).
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan anggaran yang dibutuhkan untuk membangun tanggul laut raksasa mencapai US$ 80 miliar atau Rp 1,3 kuadriliun (Rp 16.368 per dolar AS) dengan panjang hingga 500 kilometer (km) di pesisir utara Pulau Jawa, mulai dari Provinsi Banten hingga Jawa Timur.
“Proyek ini menyangkut jarak yang tidak pendek. Kalau tidak salah sekitar 500 km dari Banten sampai ke Jawa Timur, ke Gresik. Panjang 500 km dan perkiraan biaya yang dibutuhkan US$ 80 miliar,” kata Prabowo dalam sambutannya pada acara puncak ICI 2025 di JICC, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).
Dikatakan Kepala Negara, proyek ini diperkirakan memakan waktu pembangunan sekitar 15-20 tahun, sedangkan untuk menyelesaikan konstruksi di Teluk Jakarta saja membutuhkan waktu 8-10 tahun.
“Kalau sampai Jawa Timur mungkin butuh waktu 15 sampai 20 tahun. Tidak ada masalah, ada pepatah kuno ‘Perjalanan 1.000 kilometer dimulai oleh satu langkah’. Kita segera memulai itu (pembangunan tanggul laut raksasa, red),” jelas Ketua Partai Gerindra itu.
Baca Juga
AHY Bocorkan Konstruksi 'Giant Sea Wall', Tahap Awal Jakarta, Semarang, dan Demak
Pemetaan pesisir
Yayat melanjutkan, pembangunan tanggul laut berpotensi menutup sebagian pesisir, yang dapat memicu penolakan masyarakat. Karena itu, koordinasi antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sangat penting. Dampaknya terhadap kehidupan nelayan juga perlu menjadi pertimbangan dalam perencanaan.
Ia mencontohkan proyek tol Semarang–Demak yang sekaligus berfungsi sebagai tanggul laut. Namun, kondisi kontur tanah pesisir yang berbeda di tiap wilayah membuat desain tidak bisa disamaratakan. Yayat menekankan perlunya pemetaan wilayah kritis, semi kritis, hingga aman di sepanjang pantai utara Jawa.
Hingga kini, peta kondisi pesisir secara menyeluruh belum tersedia. “Semarang sudah sangat kritis karena penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan laut. Namun, sampai sekarang belum ada informasi lengkap soal kondisi seluruh pesisir Jawa. Itu yang harus dijelaskan dalam bentuk peta ruang dan roadmap pembangunan,” ujar Yayat.
Selain aspek teknis, Yayat menyoroti pembentukan Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa yang dipimpin Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan Ashaf. Ia menilai perlu kejelasan mengenai tugas dan fungsi badan tersebut, apakah hanya perencanaan atau juga mencakup pembangunan, pemeliharaan, dan operasional tanggul laut.
“Kalau badan otorita hanya dibentuk tanpa sumber daya, anggaran, dan struktur jelas, maka bisa menghambat operasionalisasi. Harus ditetapkan apakah bersifat independen, siapa saja yang ditempatkan, serta bagaimana mekanisme pendanaannya,” katanya.
Baca Juga
Konsep jangka panjang
Menurut Yayat, pembangunan tanggul laut membutuhkan konsep jangka panjang. Selain konstruksi beton, perlu dipertimbangkan opsi tanggul alami, seperti hutan mangrove yang lebih efisien secara biaya. Dengan begitu, proyek ini dapat berjalan beriringan dengan keberlanjutan ekosistem pesisir.
Ia juga menekankan pentingnya melibatkan perguruan tinggi dan para ahli sejak tahap awal. Konsep desain dan rencana induk (master plan) proyek harus dikomunikasikan secara terbuka kepada masyarakat, agar tidak muncul asumsi bahwa seluruh pesisir utara Jawa akan tertutup megaproyek itu.
“Harus jelas titik mulai, jalur lintasan, hingga titik akhir pembangunan. Apakah nanti memungkinkan investor KPBU mengembangkan pelabuhan di samping tanggul atau jalan diintegrasikan ke tanggul, itu semua masih belum tergambarkan. Karena itu, perlu ada peta jalan yang rinci agar masyarakat paham arah pembangunannya,” ungkap Yayat.
Dengan besarnya biaya, Yayat menyarankan pemerintah perlu cermat dalam menentukan prioritas, mengingat bersamaan dengan beban proyek besar lain seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia menuturkan, koordinasi lintas kementerian dan kejelasan desain menjadi kunci agar pembangunan tanggul laut raksasa di Pantura Jawa tidak menemui hambatan di kemudian hari.
Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pernah mengungkap konsep pembangunan tanggul laut raksasa atau GSW.
GSW dicanangkan dibangun di sepanjang pantura dari Jakarta hingga Gresik. Namun, pada tahap awal pembangunannya akan difokuskan di wilayah Jakarta, Semarang dan Demak. “Kita fokus di Jakarta dan Semarang, Demak baru beberapa lagi yang lain kita integrasikan,” jelas AHY dalam rapat koordinasi di kantornya beberapa waktu lalu.
Baca Juga
Anindya Bakrie Bahas Rencana Libatkan Belanda Bangun Giant Sea Wall
Secara terpisah, Kementerian PU menyatakan rencana induk pembangunan tanggul laut raksasa atau GSW yang sudah ada sejak lama akan disesuaikan dengan kebijakan Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa.
Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti mengatakan, terdapat kemungkinan perubahan dalam rencana yang telah disusun agar selaras dengan perencanaan otorita baru. “Master plan-nya dari dahulu sudah ada, tetapi mungkin ada sedikit perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan (rencana Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa),” kata Diana saat ditemui di gedung parlemen, Jakarta, Kamis (4/9/2025) lalu.
Diana menambahkan, pihaknya belum melakukan pembahasan langsung dengan Wakil Menteri KKP sekaligus Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa, Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf.
“Nanti Pak Didit rencananya mau bicara sama saya dalam waktu dekat, jadi tunggu dahulu (hasil pembahasan proyek Giant Sea Wall),” imbuh Diana.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Rakyat China (RRC) Xi Jinping di Great Hall of the People, Beijing pada Rabu (3/9/2025). Pertemuan ini berlangsung hangat seusai menghadiri perayaan 80 tahun kemenangan perang perlawanan rakyat China.
Pada pertemuan tersebut, Presiden Prabowo bersama Presiden Xi juga membahas penguatan hubungan strategis, stabilitas kawasan, hingga proyek Giant Sea Wall di pesisir pantai utara (pantura) Jawa.