Menteri Maman: Paket Ekonomi 8+4+5 Bukti Keberpihakan Prabowo Kepada UMKM

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, merespons paket stimulus 8+4+5 yang baru saja diluncurkan oleh pemerintah pada Senin (15/9/2025) kemarin. Ia mengatakan, paket stimulus ekonomi tersebut menjadi cerminan dari keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada sektor UMKM.

"Apa yang dilakukan dalam paket kebijakan ekonomi itulah bagian dari bentuk konkret keberpihakan pemerintah di era Pak Prabowo terhadap ekonomi masyarakat dan juga terhadap ekonomi kerakyatan masyarakat di level menengah ke bawah," kata Maman saat ditemui di Gedung Bappenas, Menteng, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Adapun paket ekonomi yang diluncurkan pemerintah berisikan delapan program akselerasi di tahun 2025, empat program yang akan dilanjutkan tahun 2026, serta lima program untuk menyerap tenaga kerja. Salah satu dari delapan program akselerasi untuk tahun 2025 adalah adanya diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah (BPU) transportasi online atau ojek online (ojol).

Maman pun memberikan komentar khusus terkait stimulus yang disiapkan pemerintah kepada para mitra pengemudi ojol ini. Ia berujar, segala isu yang berkaitan dengan mitra pengemudi ojol memiliki kompleksitasnya tersendiri, sehingga pemerintah harus melihat ekosistemnya secara utuh.

Ia pun mendorong agar pemerintah aktif menunjukkan keberpihakan kepada para mitra pengemudi ojol dalam bentuk stimulus perlindungan sosial, jaminan kesehatan, hingga asuransi.

Baca Juga

Prabowo Luncurkan Paket Ekonomi 8+4+5 Senilai Rp 16,23 Triliun, Ini Perinciannya

"Nah apa yang dilakukan kemarin itu adalah bagian dari bentuk konkret keberpihakan pemerintah dalam mengerespon, melindungi saudara-saudara kita pengemudi ojol. Dan Alhamdulillah kemarin terkait BPJS ini sedang disiapkan regulasinya dan sedang dibicarakan antara institusi terkait," ungkapnya.

Selain program akselerasi untuk tahun 2025, keberpihakan pemerintah kepada sektor UMKM juga dicontohkan oleh Maman dalam empat paket program yang akan dilanjutkan pada 2026. Salah satu dari empat program tersebut adalah perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak UMKM Tahun 2026 serta Penyesuaian Penerima PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak UMKM.

"Saya bicara pada konteks UMKM-nya ya, yaitu didorong perpanjangan terkait PPh Final 0,5% untuk UMKM yang omsetnya di bawah Rp 4,8 miliar dalam waktu setahun, itu diputuskan sampai 2029. Lalu yang di bawah Rp 500 juta juga free," kata dia.

Sebelumnya Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan kebijakan paket ekonomi tahun 2025 yang disebut dengan paket ekonomi 8+4+5 di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9/2025). Paket ekonomi ini diumumkan Airlangga didampingi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa seusai keduanya menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

Airlangga menyebut paket ekonomi ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 16,23 triliun untuk paket kebijakan ekonomi tersebut.

Sejumlah program akselerasi seperti program magang lulusan perguruan tinggi, bantuan pangan kepada masyarakat, hingga layanan manfaat bagi pekerja penerima bukan upah (BPU) diluncurkan oleh pemerintah dengan harapan dapat mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi nasional.