Ingin Perbaiki Tata Kelola Tambang Timah, Pemerintah Komitmen Perkuat Peran TINS

JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, mengungkap komitmen untuk memperbaiki tata kelola pertambangan timah di wilayah Bangka Belitung. Hal itu disampaikan Bahlil sebelum memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto petang tadi.

Ia mengatakan, sebelum memenuhi panggilan Prabowo, dirinya terlebih dahulu hadir dalam rapat bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Agus Subiyanto. 

“Saya datang rapat (sebelumnya) membahas tentang cara penanganan masalah timah di Bangka Belitung,” katanya saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Bahlil menegaskan fokus utama pemerintah adalah memperkuat peran timah PT Timah Tbk sebagai pengelola utama pertambangan. Ia berujar hal itu lantaran emiten dengan kode saham TINS itu memiliki sebanyak 89% total izin usaha pertambangan (IUP) yang ada di Bangka Belitung.

Baca Juga

Menkeu Purbaya Hadiri Rapat DPN di Kemenhan, Soroti Penertiban Tambang Timah

“Karena itu, kita harus tata, apalagi ini BUMN,” sambungnya.

Ketua Umum Partai Golkar itu menuturkan, keterlibatan masyarakat tetap menjadi prioritas dalam implementasi kebijakan ini. Ia berucap agar penataan sektor pertambangan timah ini dapat melibatkan koperasi dan kelompok UMKM, sehingga membuka peluang ekonomi yang lebih luas terhadap masyarakat sekitar.

“Sudah barang tentu memperhatikan aspek sosial, aspek lingkungan, dan juga dalam rangka meningkatkan ekonomi di sana,” jelasnya. 

Sebelumnya, Menteri Pertahanan selaku Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Sjafrie Sjamsoeddin menggelar rapat membahas penertiban dan pengelolaan komoditas sumber daya alam dengan beberapa instansi di kantor Kementerian Pertahanan, Kamis (11/9/2025). Adapun, rapat tersebut bertujuan untuk merancang regulasi tata kelola pertambangan timah agar dapat memberikan manfaat lebih besar bagi kemakmuran bangsa, sesuai amanat konstitusi.