Pertamina Siap Pasok BBM ke SPBU Swasta, ESDM: Tinggal Atur Teknis
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id – PT Pertamina (Persero) menyatakan siap memasok bahan bakar minyak (BBM) ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta, seperti Shell, BP AKR, dan Vivo. Langkah ini diharapkan dapat membantu menjaga pasokan dan stabilitas harga BBM di tengah meningkatnya kebutuhan dan isu kelangkaan di beberapa SPBU swasta.
Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia menegaskan bahwa Pertamina sudah siap dari sisi pasokan dan tinggal mengatur teknis mekanisme penyalurannya.
Baca Juga
Genjot BBM Ramah Lingkungan, Pertamina Bidik 150 SPBU Jual Pertamax Green 95
“Pertamina menyanggupi, tinggal diatur saja mekanisme teknisnya seperti apa,” ujarnya ketika ditemui di kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (9/9/2025) dilansir Antara.
Namun, Anggia belum memastikan apakah pengelola SPBU swasta akan membeli pasokan BBM dari Pertamina. Keputusan tersebut masih dikembalikan kepada masing-masing badan usaha. “Jadi, nanti dari badan usaha swastanya masing-masing,” katanya.
Anggi pun menyampaikan bahwa ke depannya masih akan digelar rapat lanjutan terkait dengan persoalan impor BBM.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memanggil Pertamina, Shell, British Petroleum (BP), dan Vivo untuk rapat membahas impor BBM, merespons kelangkaan bensin di sejumlah SPBU swasta.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengungkapkan, rapat ini menjadi kali pertama pemerintah mempertemukan Pertamina dan seluruh badan usaha SPBU swasta dalam satu forum. “Jadi, volume, kemudian spek juga disinkronkan,” kata Laode.
Baca Juga
BBM Langka di SPBU Swasta, Pemerintah Tugaskan Dirjen Migas Atasi Masalah
Langkah ini merupakan arahan dari Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung untuk menyesuaikan volume dan spesifikasi impor BBM antara Pertamina dan SPBU swasta. Pemerintah berharap koordinasi ini dapat memastikan ketersediaan pasokan secara merata di seluruh wilayah dan menghindari kelangkaan.
Dengan keterlibatan aktif seluruh pihak, pemerintah menargetkan tercapainya kesepakatan yang dapat mendukung stabilitas pasokan energi nasional sekaligus menjaga kepentingan konsumen.