Serapan Anggaran Kementerian PU Baru 26,74%, Menteri Dody Janji Bisa 95% di Akhir 2025

JAKARTA, investortrust.id – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) baru menyerap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 sebesar 26,74% atau setara 19,69 triliun dari alokasi sebesar Rp 73,76 triliun.

Demikian disampaikan Menteri PU Dody Hanggodo dalam acara penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dan nota kesepahaman Kementerian PU dan Badan Pusat Statistik (BPS) di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Selasa (19/8/2025).

“Pada Juni, penyerapan anggaran di Kementerian PU memang sangat rendah, baru 26,74% karena pada semester pertama itu kita sibuk dengan politik anggaran, hingga energinya habis di situ,” kata Dody.

Anggaran sebesar hampir Rp 20 triliun tersebut tersebar di sejumlah proyek yang disokong selurut Direktorat Jenderal (Ditjen) Kementerian PU, seperti Ditjen Cipta Karya, Ditjen Bina Marga, Ditjen Sumber Daya Air (SDA), hingga Ditjen Prasarana Strategis. 

“Angka ini tentunya 26,74% itu jauh di bawah target. Namun, kami yakin di akhir Desember 2025, kami bisa mencapai serapan mungkin lebih dari 95%,” ucap Dody.

Sebelumnya, Menteri PU memaparkan detail alokasi anggaran kementeriannya pada 2025, yang telah dirancang untuk menjawab kebutuhan pembangunan dasar, sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.

“Pagu kita per Mei 2025 adalah Rp 73,76 triliun yang telah kami susun dengan cermat untuk menjawab kebutuhan pembangunan dasar, sekaligus menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi,” kata Dody dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR di gedung parlemen, Jakarta, Rabu (9/7/2025) lalu.

Baca Juga

Potensi PLTA 7,4 MW, 3 Bendungan Waskita (WSKT) Masuk Radar Investasi Kementerian PU

Dari total anggaran tersebut, porsi terbesar dialokasikan untuk Ditjen Bina Marga, yakni sebesar 36,83% atau sekitar Rp 28,7 triliun. Biaya ini diprioritaskan untuk menjaga konektivitas antarwilayah dan preservasi jalan nasional.

Sementara itu, Ditjen Sumber Daya Air mendapatkan alokasi anggaran 25,5% atau Rp 27,7 triliun. “Terutama kita fokuskan untuk mendukung ketahanan pangan dan juga untuk persiapan menghadapi musim kemarau dan mitigasi banjir,” jelas Dody.

Untuk Ditjen Cipta Karya, anggaran yang disiapkan sebesar Rp 11,18 triliun atau 24,24%. Fokusnya adalah pada penyediaan air minum, sanitasi, dan pembangunan kawasan permukiman.

Sedangkan untuk Ditjen Prasarana Strategis, alokasi anggaran mencapai Rp 5,05 triliun atau 13,12%. “Utamanya untuk sekolah rakyat dan renovasi madrasah,” ujar Dody.

Sisanya, lanjut dia, telah dialokasikan untuk beberapa unit lain seperti Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Ditjen Bina Konstruksi, dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur.

Baca Juga

63 Jembatan Gantung Senilai Rp 630 miliar Siap Hubungkan Wilayah Terpencil Indonesia

Adapun terkait progres penggunaan anggaran, Dody mengakui realisasi fisik dan keuangan hingga saat ini masih rendah. “Per hari ini memang baru mencapai 29,21% untuk keuangan dan 33,85% untuk fisik,” tutur dia.

Dia pun membandingkan progres serapan APBN TA 2025 dengan realisasi APBN tahun lalu. “Memang sedikit lebih turun dibandingkan tahun 2024, per Juli 2024 progres kami adalah 27,74% untuk keuangan, sementara untuk fisik 34,38%. Semuanya itu karena di semester pertama kita agak sedikit terhambat, karena masalah politik anggaran,” papar Dody.

Meski demikian, Menteri PU tetap optimistis target realisasi anggaran pada akhir tahun ini masih bisa dikejar. “Kami masih optimis di Desember 2025 kami bisa mencapai 93% untuk keuangan dan lebih dari 90% untuk fisik,” pungkas dia.