Ditinggal Air Products, Proyek Hilirisasi Batu Bara Jadi DME Tetap Lanjut
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan PT Pertamina (Persero) terus mengupayakan kelanjutan proyek hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) setelah investor asal AS, Air Products & Chemical Inc, menyatakan mundur dan meninggalkan proyek strategis tersebut.
Proyek DME digadang-gadang mampu memangkas impor LPG sekitar Rp 80 triliun dari total kebutuhan Rp 100 triliun per tahun. Proyek ini juga bakal membuka lapangan pekerjaan bagi sekitar 25 ribu orang pada kegiatan konstruksi dan hilir. Di sisi lain, proyek DME dapat mengurangi subsidi APBN sekitar Rp 7 triliun per tahun.
“Ada beberapa calon mitra, investasinya jauh di bawah Air Products,” kata Direktur Hilirisasi dan Diversifikasi Produk Bukit Asam, Turino Yulianto menjawab investortrust.id dalam pertemuan dengan pimpinan redaksi media massa di Jakarta, Kamis (7/8/2025) malam.
Baca Juga
Bukit Asam (PTBA) Lipatgandakan Produksi Batu Bara Menjadi 100 Juta Ton, Ada Apa?
Tiga tahun lalu, Bukit Asam bersama Pertamina dan Air Products & Chemical Inc membentuk konsorsium proyek pengolahan batu bara menjadi DME di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan. Proyek senilai US$ 13-15 miliar atau sekitar Rp 185-213 triliun (asumsi kurs saat itu Rp 14.200 per dolar AS) ini ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Dalam proyek hilirisasi ini, batu bara padat diubah menjadi gas sintetis, lalu dikonversi menjadi DME yang memiliki emisi lebih rendah ketimbang LPG dan solar. DME tidak mengandung sulfur sehingga lebih ramah lingkungan.
Sesuai perjanjian, proyek tersebut berkapasitas produksi 1,4 juta ton per tahun. Perjanjian ditandatangani pada 10 Desember 2020, dengan cooperation agreement (CA) pada 11 Februari 2021. Adapun cooperation agreement amendment (CAA) dan conditional processing service agreement (conditionalPSA) diteken pada 10 Mei 2021 di Los Angeles, AS.
Proyek hilirisasi batu bara menjadi DME di Muara Enim diresmikan Presiden Jokowi dalam prosesi peletakan batu pertama (groundbreaking)pada 24 Januari 2022. Pemerintah sudah menyiapkan subsidi Rp 60-80 triliun agar produk tersebut bisa dinikmati masyarakat dengan harga terjangkau. Namun, Air Products pada Februari 2023 menyatakan mundur dengan alasan investasi di AS lebih menguntungkan.
Baca Juga
Jalankan Transformasi Bisnis, Bukit Asam (PTBA) Garap Dua Segmen Ini
Butuh Regulasi Pemerintah
Menurut Turino Yulianto, proyek hilirisasi batu bara menjadi DME sejatinya sudah diusulkan Rauf Purnama (kini Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Aneka Tambang Tbk) pada 2008. “Tapi proyek ini nggak jalan-jalan,” ujar Turino.
Setelah Air Products membatalkan proyek tersebut secara sepihak pada Januari 2022, kata Turino, Bukit Asam dan Pertamina tak tinggal diam. “Saat ini mau dilanjutkan. Beberapa faktor sudah kami identifikasi, seharusnya hitung-hitungan bisnisnya bisa diperbaiki,” tutur dia.
Dia menjelaskan, komponen biaya DME terdiri atas suplai batu bara yang mencapai 15% dari biaya, pengolahan atau processing (50% dari biaya), dan distribusi (30-35% dari biaya). “Kami coba sisir satu per satu, apa yang membuat proyek ini tidak jalan,” tutur dia.
Turino menambahkan, yang paling menjadi perhatian adalah di sisi pengolahan karena porsinya paling besar, mencapai 50% dari biaya. “Lalu dari sisi distribusi, kami sedang berdiskusi dengan Pertamina supaya cost transportasinya turun,” ucap dia.
Selain itu, menurut Turino, pihaknya sedang mendiskusikan komponen biaya karbon. Agar skala keekonomiannya tercapai, Bukit Asam mengusulkan supaya pajak karbon dibayar setelah proyek DME jalan.“Ini inisiatif kami supaya keekonomiannya masuk, sehingga bisa jalan. Sebab,karbonnya masih lumayan besar,” papar dia.
Baca Juga
Pendapatan Bukit Asam (PTBA) Semester I Naik Menjadi Rp 20,45 Triliun, Bagaimana dengan Labanya?
Dia mengakui, proyek strategis ini perlu intervensi pemerintah karena menyangkut banyak hal dan bersifat lintas sektor. “Tentu harus ada beberapa regulasi yang direvisi pemeirntah, misalnya harga batu bara yang akan kami pakai, harus ada semacam penugasan dari pemerintah,” ujar dia.
Direktur Utama Bukit Asam, Arsal Ismail dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR pada 5 Mei 2025 mengungkapkan, sejumlah investor baru telah dijajaki setelah Air Products mundur, dari CNCEC, CCESCC, Huayi, Wanhua, Baotailong, Shuangyashan, hingga ECEC (East China Engineering Science and Technology Co Ltd. Sejauh ini baru ECEC yang berminat sebagai mitra investor.
ECEC, kata Arsal, telah menyampaikan proposal awal pada November 2024. Processing service fee (PSF) indikatif yang diusulkan senilai US$ 412-488 per ton, lebih tinggi dari ekspektasi Kementerian ESDM pada 2021 senilai US$ 310 per ton.