Sektor Perumahan Bisa Sumbang 1,3% Pertumbuhan Ekonomi, Ini Program Andalannya
Poin Penting
|
BOGOR, investortrust.id — Pemerintah memproyeksikan sektor perumahan akan menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional hingga 1,3% melalui tiga program utama yang mulai dijalankan pada tahun anggaran mendatang.
Hal ini disampaikan Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, dalam diskusi publik bertajuk “Rumah untuk Semua: Strategi Pemerintah Mempercepat Akses Hunian Layak” di Jakarta, Rabu (6/8/2025).
“Total perputaran ekonomi dari sektor perumahan diperkirakan mencapai Rp 310 triliun per tahun. Kontribusi ini berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 1% sampai 1,3% dari target 8%,” kata Fahri dalam keterangannya, dikutip Kamis (7/8/2025).
Pemerintah menetapkan tiga prioritas utama dalam kebijakan perumahan. Pertama, kata Fahri, program renovasi 2 juta rumah dengan alokasi anggaran Rp 43 triliun. Program ini menyasar masyarakat di pedesaan yang telah memiliki rumah tetapi belum layak huni.
Kedua, pembangunan 1 juta rumah baru yang akan dilakukan melalui kemitraan dengan sektor swasta. Program ini difokuskan pada restorasi kawasan kumuh dan penyediaan hunian layak di wilayah perkotaan.
Ketiga, penataan kawasan pesisir dan pembangunan rumah vertikal, terutama pada 10% wilayah pesisir Indonesia. Kebijakan ini dirancang untuk mendukung target pengurangan backlog perumahan nasional sebesar 20 juta unit.
Fahri menekankan, arah subsidi perumahan ke depan akan difokuskan pada aspek penguasaan tanah. Menurutnya, dengan pengendalian harga dan zonasi tanah, negara dapat memastikan pembangunan perumahan sesuai kepentingan publik.
Selain itu, pemerintah juga mendorong penyediaan hunian vertikal terjangkau melalui konsolidasi lahan dan skema sewa jangka panjang. "Jika tanah dikelola negara dan rumah dijual dengan harga rendah atau bahkan digratiskan setelah lunas, maka harga rumah akan lebih terjangkau bagi masyarakat," tutur Fahri.
Fahri turut berharap dengan adanya tiga program tersebut akan menciptakan efek berganda bagi perekonomian nasional, termasuk penguatan sektor konstruksi, bahan bangunan, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan investasi swasta.
"Ketiga program ini tidak hanya mengurangi backlog perumahan, tetapi juga menggerakkan sektor konstruksi, bahan bangunan, tenaga kerja, dan investasi swasta. Dampaknya langsung terasa terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," pungkas Wamen PKP.