Bahlil Sebut Transisi Energi Jangan Bebani Keuangan Negara
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Minerak (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, Indonesia berkomitmen menjalankan transisi energi dalam upaya mencapai net zero emission (NZE) 2060. Namun, dia tidak ingin transisi energi ini membebani keuangan negara.
Bahlil tidak memungkiri bahwa transisi energi dengan mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) membutuhkan biaya besar. Menurutnya, pengembangan ini harus disesuaikan dengan kondisi keuangan negara.
“Bagi Indonesia, kita setuju untuk tetap mendorong transisi energi, dan energi baru terbarukan adalah sesuatu yang baik untuk ikut menjaga bumi, tetapi kita harus menyesuaikan kondisi keuangan negara kita,” kata Bahlil saat ditemui di Hutan Kota by Plataran, Jakarta, Rabu (30/7/2025).
Baca Juga
Bahlil Sebut Lifting Minyak Tembus 608.000 BOPD Lampaui Target APBN 2025
Dia menerangkan, hampir semua negara di dunia saat ini mengedepankan kepentingan domestiknya. Sebagai contoh, Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk keluar dari Paris Agreement (Perjanjian Paris) dan bakal mendorong pemanfaatan energi fosil untuk kebutuhan negaranya.
Maka dari itu, Bahlil menilai bahwa bukan sesuatu yang haram jika Indonesia terus memanfaatkan energi fosil, seperti batu bara ke depannya. Apalagi, Indonesia memiliki cadangan batu bara melimpah, yakni mencapai 31,95 miliar ton.
“Kita mempunyai cadangan batu bara cukup luar biasa. Namun, PLTU (pembangkit listrik tenaga uap) sekarang kan selalu dikatakan bahwa itu energi yang kotor. Sudah banyak teknologi untuk menangkap karbon, carbon capture,” ucap mantan Menteri Investasi tersebut.
Baca Juga
Kementerian ESDM Akan Bangun UPT Energi Terbarukan di NTT karena Jadi Lumbung EBT
Untuk itu, kata Bahlil, ke depannya pemerintah bakal mendorong untuk membangun PLTU yang ramah lingkungan, bersih, dengan cara menangkap karbonnya menggunakan teknologi carbon capture storages (CCS).
“Kita butuh teknologi yang baik (untuk transisi energi), tetapi juga dengan harga terjangkau agar tidak menjadi beban masyarakat maupun bagi pemerintah,” tegas Bahlil.