Danantara Siap Terima 'Return' Lebih Rendah, Tapi Ini Syaratnya...
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id — CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa Danantara siap menerima tingkat pengembalian investasi (return) yang lebih rendah dari dua digit, selama hasil investasi tersebut mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan mendorong transfer teknologi.
"Return mutlak harus ada. Tapi ekspektasi kita apa sih? It's about cost of our capital. Kita inginnya paling tidak bisa di atas itu, bisa 10 persen, double digit. Tapi we are willing to accept a lower return, selama itu apa? Ada penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih besar dan lebih banyak. Lapangan pekerjaan terutama yang berkualitas," tegas Rosan dalam acara Chief Editors Gathering bersama para pemimpin media massa di Jakarta, Jumat (25/7/2025).
Lebih lanjut, Rosan menjelaskan bahwa Danantara tidak sekadar berorientasi pada profit, melainkan memiliki visi besar untuk mengoptimalkan dan menciptakan nilai dari BUMN-BUMN yang berada di bawah pengelolaannya. Aspek investasi akan berada di bawah kendali CIO (Chief Investment Officer) Danantara Pandu Sjahrir, sementara Doni Oskaria selaku COO (Chief Operating Officer) akan bertanggung jawab seputar penciptaan nilai pada BUMN. Disampaikan Rosan, Danantara memainkan peran strategis dalam mendorong BUMN menjadi lebih kompetitif, inovatif, dan kontributif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
"Kalau kita hanya mau menjalankan peran sebagai semata-mata mencari return, kita sama seperti perusahaan manajer investasi lain. Tapi kita ini ada misi. Return mutlak harus ada, tapi kalau ada transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja, kita rela menerima return yang lebih rendah," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Rosan mengungkapkan bahwa Danantara kini memiliki kewenangan yang lebih fleksibel dalam menata ulang struktur BUMN. Otoritas tersebut termasuk keputusan untuk menutup, menggabungkan, hingga melakukan privatisasi BUMN tanpa harus menunggu persetujuan DPR.
"Kita evaluasi ini secara komprehensif. Mana yang mau kita tutup, kita bisa tutup langsung. Gak perlu ada persetujuan DPR. Mana yang mau kita privatize, mana yang mau kita consolidate. Kita evaluasi dulu semua," jelas Rosan.
Baca Juga
Namun, fleksibilitas itu tetap dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas yang tinggi. Rosan menekankan bahwa Danantara berkomitmen menjaga tata kelola yang baik dan transparan. Meskipun tidak memerlukan persetujuan DPR untuk kebijakan strategis tertentu, Danantara tetap berada dalam pengawasan tiga komisi DPR sekaligus, yakni Komisi VI, Komisi XI, dan Komisi XII.
"Biasanya satu komisi di DPR, tapi kita dapat tiga. Komisi VI untuk Pak Doni, Komisi XI untuk Pak Pandu, dan saya dapat bonus, Komisi XII karena saya Menteri Investasi," ungkap Rosan.
Dalam usia yang baru menginjak lima bulan, Danantara telah menunjukkan kemajuan pesat. Rosan menggambarkan Danantara sebagai bayi yang baru lahir, tetapi sudah mampu berlari. "Kalau saya kasih perspektif sedikit, kan kita baru 5 bulan. Kalau 5 bulan lahir, biasanya bayi masih merangkak. Ini kita udah langsung berlari," ujar Rosan.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun tim terbaik, membuat kebijakan yang tepat, serta menjalankan visi dan misi Danantara dengan menjunjung prinsip transparansi, integritas, dan akuntabilitas. Menurut Rosan, proses evaluasi dan transformasi BUMN membutuhkan waktu, dan pihaknya memilih untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan strategis.
"Yang penting kita evaluasi ini secara komprehensif, baik secara legal, secara finansial, dan dampaknya terhadap tenaga kerja. And it takes time," ujarnya.