Gandeng Ditjen Gakkum, BPH Migas Awasi Ketat BBM Subsidi
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperketat penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan kompensasi agar semakin tepat sasaran. BPH Migas menyebut jangan sampai ada pengisian yang berulang.
Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyampaikan, penguatan pengawasan tersebut salah satunya melalui kerja sama dengan Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Melalui kerja sama ini, diharapkan berbagai temuan di lapangan dapat ditindaklanjuti.
“Mudah-mudahan ke depannya, kami bisa lebih meningkatkan pengawasan, terutama sekarang telah ada Ditjen Gakkum (Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum) Kementerian ESDM. Kami punya harapan besar temuan-temuan (dugaan penyalahgunaan BBM subsidi dan kompensasi) dapat ditindaklanjuti sampai tuntas,” kata Erika, di Jakarta, Senin (21/7/2025).
Baca Juga
Hal itu disampaikan Erika saat melakukan inspeksi langsung ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah Sleman dan Yogyakarta bersama Komisi XII DPR. Dari kegiatan tersebut, terpantau pasokan dan distribusi BBM aman dan lancar.
“Alhamdulillah, kami melihat bahwa penyedian BBM dan penyalurannya kepada masyarakat berjalan lancar. Salah satu bentuk perbaikan yang perlu diapresiasi adalah peningkatan kualitas closed circuit television (CCTV) dan kelengkapan administrasi,” ungkap Erika.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman menyampaikan bahwa sistem electronic data capture (EDC) sudah aktif dan dapat merekam transaksi konsumen beserta foto kendaraannya, khususnya untuk pembelian jenis BBM tertentu (JBT) solar.
Dia menekankan agar setiap SPBU melakukan perbaikan sistem secara berkelanjutan untuk mencegah potensi penyalahgunaan. Dengan demikian penyaluran BBM subsidi bakal menjadi tepat sasaran.
“Jangan sampai ada pengisian yang berulang. Kami juga mengimbau agar pengelola SPBU dapat lebih memperhatikan kualitas infrastruktur, seperti tangki BBM agar tidak terjadi kebocoran dan menurunkan kualitas BBM,” ujar Harya.
Baca Juga
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XII DPR Sugeng Suparwoto mengungkapkan bahwa kuota BBM nasional untuk 2025 dipastikan cukup. Dia juga mengapresiasi implementasi program subsidi tepat sasaran yang dirasakan masyarakat. Ia menyebutkan penggunaan aplikasi dan sistem digital menjadi instrumen penting dalam mengurangi kebocoran distribusi.
“Kuotanya jelas cukup. Bahkan relatif tersedia. Saat ini sudah mulai aktif kepada program subsidi tepat sasaran, ada pengecekan melalui aplikasi dan pengawasan-pengawasan lain,” ucap Sugeng.