Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Butuh Rp 20 Triliun, Kementerian PU Ungkap Tantangannya

JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun 100 Sekolah Rakyat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan ekstrem tidak kurang Rp 20 triliun. 

"Pokoknya satu Sekolah Rakyat itu (luasnya) 5 hektare kira-kira Rp 200 miliar. Kalau 100 lokasi berarti di atas Rp 20 triliun kan," kata Sekretaris Jenderal Ditjen Prasarana Strategis Kementerian PU Essy Asiah kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/7/2025).

Namun, Essy tak menampik masih banyak tantangan dalam pembangunan Sekolah Rakyat, di antaranya pengadaan tanah. Menurut Essy, pengadaan tanah tidak boleh mengganggu lahan sawah dilindungi (LSD). Di siis lain, masih banyak lahan pemerintah daerah (pemda) yang belum memenuhi kriteria. 

Baca Juga

Banggakan Sekolah Rakyat, Cak Imin: Solusi Memutus Rantai Kemiskinan Ekstrem

"Jadi ada tanahnya sudah dikasih, cuman yang sertifikatnya itu setengah ada yang sedang diurus lahan LSD-nya. Namun, mengenai kepastian kepemilikan tanah, karena tanahnya harus punya pemda dahulu, ada yang setengah-setengah karena luasnya besar. Kadang satu area (lahan) itu enggak semua punya pemda," jelas dia.

Sebelumnya, Kementerian PU menargetkan penyelesaian pembangunan fasilitas sementara Sekolah Rakyat tahap 1A, 1B, dan 1C secara nasional pada akhir Juli 2025. Progres pembangunan tahap 1A telah mencapai rata-rata 98% dari 63 lokasi dan ditargetkan selesai sepenuhnya pada tahun ajaran baru 2025/2026.

“Kalau yang tahap 1A, 1B, dan 1C secara nasional itu (selesai) semua Juli. Namun, (tahap) 1A itu selesai sudah selesai pertengahan Juli,” kata Menteri PU Dody Hanggodo beberapa waktu lalu. 

Baca Juga

Menteri PU Minta Tambahan Anggaran Rp 12,5 Triliun untuk Irigasi dan Sekolah Rakyat

Menurut Dody, tahap 1 ini akan diprioritaskan pada lokasi yang sudah siap sarana dan prasarananya terlebih dahulu. Untuk itu, sisa lokasi dari tahap 1A yang belum selesai akan dialihkan ke tahap 1B, dengan harapan seluruh pekerjaan pada kedua tahap tersebut rampung sebelum Agustus 2025.