Bagikan

Prabowo Mau Bangun PLTS 100 GW dalam 3 Tahun, Ini Tantangannya

Poin Penting

IESR menilai target pembangunan PLTS 100 GW dalam tiga tahun sangat menantang secara teknis.
Konversi kendaraan BBM ke listrik dinilai masih terkendala biaya tinggi dan impor komponen utama.
Keberhasilan transisi energi dinilai bergantung pada kesiapan industri dan rantai pasok domestik.

JAKARTA, investortrust.id – Institute for Essential Services Reform (IESR) menyambut positif rencana Presiden Prabowo Subianto membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) dalam 3 tahun ke depan serta mendorong konversi kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) menjadi kendaraan listrik (electrical vehicle/EV).

Direktur Riset dan Inovasi IESR Raditya Wiranegara menilai visi tersebut menjadi sinyal kuat komitmen pemerintah dalam mempercepat transisi energi dan memperkuat ketahanan energi nasional. Namun menurutnya, dari perspektif teknis dan linimasa, target pencapaian dalam tiga tahun merupakan tantangan yang sangat besar.

Baca Juga

Siapkan 400 "Gedung Pintar", PLN Pasang PLTS Atap 12 MWp

“Oleh karena itu, kami memberikan catatan penting pada aspek rasionalitas tahapan implementasi agar visi besar ini dapat dieksekusi secara berkelanjutan tanpa mengabaikan stabilitas sistem dan kesiapan industri serta ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten,” kata Raditya dalam keterangannya kepada Investortrust, Kamis (21/5/2026).

IESR juga menyoroti pentingnya kejelasan institusi yang akan memimpin implementasi proyek jumbo tersebut. Menurut Raditya, mandat kelembagaan menjadi faktor krusial dalam menentukan efektivitas koordinasi lintas sektor dan pengawasan program.

“Kejelasan mandat kelembagaan menjadi krusial karena akan menentukan efektivitas koordinasi lintas sektor, perencanaan program, pembagian peran, serta pengawasan pelaksanaan di lapangan,” ucapnya.

Ilustrasi pegawai PLN sedang melakukan inspeksi panel surya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Dok PLN

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan pembangunan PLTS 100 GW tersebut akan dipadukan dengan percepatan elektrifikasi transportasi melalui konversi kendaraan BBM menjadi kendaraan listrik guna menekan impor BBM dan menghemat devisa negara.

IESR menilai elektrifikasi kendaraan memang menjadi salah satu jalur penting dalam transisi energi nasional. Namun, konversi kendaraan BBM menjadi kendaraan listrik dinilai masih menghadapi tantangan keekonomian dan kesiapan industri.

Pertama, total biaya konversi saat ini masih cenderung mahal, bahkan jika dibandingkan dengan pembelian kendaraan listrik baru. Komponen biaya terbesar terdapat pada baterai serta conversion kit, yang mencakup motor listrik dan inverter, dengan porsi lebih dari setengah total biaya konversi,” jelas Raditya.

Selain faktor biaya, IESR juga menilai ekosistem industri konversi kendaraan listrik di Indonesia masih terbatas. Jumlah bengkel konversi masih sedikit, sementara sebagian besar komponen utama masih bergantung pada impor.

Baca Juga

Prabowo Targetkan Bangun 17 Gigawatt PLTS Tahun Ini

“Kondisi ini perlu menjadi perhatian, mengingat salah satu tujuan elektrifikasi kendaraan adalah mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM,” ujar Raditya.

Karena itu, IESR menilai keberhasilan program konversi kendaraan BBM ke listrik pada akhirnya sangat ditentukan oleh aspek keekonomian dan kesiapan rantai pasok domestik.

“Pertanyaan utamanya adalah apakah konversi tersebut dapat menjadi solusi yang benar-benar ekonomis, baik bagi konsumen maupun bagi upaya transisi energi nasional,” tuturnya.

The Convergence Indonesia, lantai 5. Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said, Karet, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Pusat, 12940.

FOLLOW US

logo white investortrust
Telah diverifikasi oleh Dewan Pers
Sertifikat Nomor1188/DP-Verifikasi/K/III/2024