Pemerintah Hadapi Tantangan Capai Swasembada Energi, ESDM Punya Jawabannya
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah tengah membidik swasembada energi sebagai kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun bukannya tak sedikit tantangan untuk mewujudkannya.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung pun mengungkap sejumlah tantangan yang harus dihadapi pemerintah. Pertama ia menyebut tantangan pemerataan ketersediaan energi di seluruh pelosok Nusantara agar masyarakat luas dapat mengaksesnya. “Kemudian, ketidakpastian global akibat konflik di negara-negara produsen sumber energi. Ketiga, tingginya ketergantungan pada impor energi,” ungkap Yuliot saat membeberkan tantangan swasembada energi di acara Sarasehan Nasional, Selasa (8/7/2025).
Selain itu, beban fiskal pemerintah yang cukup berat serta tingginya subsidi energi turut menambah kompleksitas. Ditambah lagi komitmen untuk mencapai bauran 23% Energi Baru dan Terbarukan (EBT) pada 2025 dan Net Zero Emission (NZE) pada 2060.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah menyiapkan beberapa strategi. Pertama, peningkatan lifting dan infrastruktur minyak dan gas bumi (migas). Pada 2030, target lifting minyak ditetapkan mencapai 1 juta barrel oil per day (BOPD) dan lifting gas sebesar 12 million standard cubic feet per day (MMSCFD).
Bukan hanya itu, pembangunan infrastruktur pipa gas juga terus digenjot, antara lain pipa Cirebon-Semarang (Cisem) sepanjang 325 km dan Duri-Sei Mangke (Dusem) sepanjang 555 km.
Baca Juga
RI Butuh Nuklir untuk Capai Swasembada Energi, tetapi Harus Perhatikan Ini
“Strategi kedua adalah peningkatan pasokan listrik. Pemerintah telah mengesahkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN untuk periode 2025-2034, yang mematok target penambahan pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW),” jelasnya.
Di dalam RUPTL tersebut, juga ditargetkan pembangunan transmisi 47.758 kilometer sirkuit (kms), serta gardu induk dengan kapasitas total 107.950 Mega Volt Ampere (MVA). Selanjutnya, pemanfaatan EBT juga terus diperluas.
"Untuk penambahan program biodiesel, selain akan mewujudkan ketahanan energi, juga akan meningkatkan terciptanya lapangan kerja dalam program mandatori biodiesel ini," papar Yuliot.
Pemerintah menetapkan mandatori biodiesel 40% (B40) pada 2025 dan menargetkan B50 pada 2026. Pada 2034, penambahan kapasitas EBT di sektor kelistrikan nasional diproyeksikan mencapai 42,6 GW. Untuk mendukung program ini, Pemerintah aktif melakukan evaluasi kesiapan industri serta ketersediaan bahan baku.