Transisi Energi Listrik Punya Peran Penting dalam Swasembada Energi
JAKARTA, investortrust.id – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menilai bahwa energi baru terbarukan (EBT) sebagai sumber penyediaan listrik akan menjadi strategi mencapai swasembada energi Indonesia.
Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika, KementerianPPN/Bappenas, Taufiq Hidayat Putra menyebutkan, perencanaan sektor ketenagalistrikan di Indonesia mencakup akses listrik yang berkualitas, tidak hanya ke industri, tapi untuk seluruh lapisan masyarakat.
Baca Juga
“Pemerintah Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan harus bahu-membahu untuk mencapai transisi energi di sektor ketenagalistrikan. Kita harus mendukung saudara-saudari kita yang berada di desa khususnya untuk menikmati listrik yang bersih, aman dan terjangkau dengan potensi energi terbarukan di daerah masing-masing,” kata Taufiq dalam keterangan resmi, Senin (25/11/2024).
Dengan listrik yang berkualitas, dia mengatakan, masyarakat desa bisa menerima berbagai manfaat di berbagai bidang. Salah satunya adalah modernisasi dalam aktivitas pertanian atau yang sering disebut dengan electrifying agriculture. Sedangkan di desa nelayan, akses listrik berkualitas memungkinkan penyediaan cold storage untuk menyimpan hasil tangkapan ikan segar lebih lama.
“Untuk menghasilkan listrik yang handal di desa, tantangan terkait spatial mismatch antara lokasi sumber energi terbarukan listrik dengan lokasi pusat industri dan kegiatan ekonomi, serta masyarakat, perlu dijawab melalui perencanaan yang holistik, integratif, dan komprehensif dengan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi listrik yang terintegrasi dengan rencana pembangunan pembangkit listrik terbarukan” ujar Taufiq.
Baca Juga
RUPTL 2024-2040 Difinalisasi, 75% Kebutuhan Listrik akan Disuplai EBT
Sementara itu, Deputi Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas, Ervan Maksum mengatakan, untuk mencapai target transisi energi tidak bisa hanya mengandalkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja.
Transisi energi, menurut dia, memerlukan pembiayaan alternatif dari sumber-sumber non-pemerintah, dan pelibatan modal swasta untuk mencapai target-target di sektor ketenagalistrikan. Untuk itu pemerintah menyiapkan kerangka regulasi dan kebijakan untuk memobilisasi pendanaan dan investasi swasta tersebut.
“Kolaborasi dengan berbagai perusahaan swasta dan lembaga pemilik modal sangat diperlukan. Salah satu inisiatif yang dapat ditawarkan kepada perusahaan adalah penggunaan dana environment, sustainability and governance (ESG) yang diarahkan untuk mendukung proyek energi terbarukan di desa, sebagai kewajiban perusahaan untuk menurunkan emisi karbon dari aktivitas bisnis yang dilakukan,” ucap Ervan.
Baca Juga
Didorong Sumber Daya EBT Melimpah, Indonesia Tertarik Ekspor Listrik ke Singapura
Melalui arahan Presiden Prabowo pada Pidato Pelantikan (20/10/2024), Indonesia sejatinya akan berfokus pada pengelolaan energi terbarukan untuk mencapai swasembada energi sesuai dengan Asta Cita. Arahan ini menjadi acuan utama penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, khususnya di bidang ketenagalistrikan.
Menurut data Kementerian ESDM, potensi energi terbarukan di Indonesia sebesar mencapai 3.686 GW. Bahkan kajian IESR (2022) mengindikasikan adanya potensi energi terbarukan yang lebih besar, mencapai lebih dari 7.800 GW, dengan lebih dari 75% merupakan sumber energi surya. Namun, besarnya potensi energi terbarukan yang ada belum termanfaatkan secara optimal, khususnya di daerah pedesaan.
Walaupun rasio elektrifikasi telah mendekati 100%, namun saat ini masih terdapat beberapa tantangan, antara lain kualitas layanan ketenagalistrikan yang tidak merata antar wilayah, ketergantungan terhadap energi fosil yang tinggi, rendahnya pemanfaatan sumber energi terbarukan setempat, serta jauhnya jarak antara sumber daya energi terbarukan dengan pusat beban/ permintaan energi listrik (spatial mismatch).
Data dari KESDM hingga November 2024, menunjukan masih ada sekitar 86 desa yang belum memiliki akses listrik. Maka dari itu, pemerintah menilai perlu didorong pembangunan pembangkit listrik terbarukan sesuai potensi energi setempat dan dedieselisasi, pembangunan jaringan distribusi dan terisolasi serta pengembangan listrik pedesaan.