Bentuk Ditjen Baru di ESDM, Bahlil Lantik Rilke Jeffri Huwae Jadi Dirjen Penegakan Hukum
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melantik Rilke Jeffri Huwae sebagai direktur jenderal (dirjen) penegakan hukum (dirjen gakkum). Adapun Direktorat Jenderal (Ditjen) Gakkum merupakan direktorat baru di Kementerian ESDM.
"Kami melantik dirjen gakkum. Ini adalah dirjen baru, karena amanat undang-undang khususnya di minerba (mineral dan batu bara) dan PP-nya yang sekarang sudah kita selesaikan," kata Bahlil di Sekretariat Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (25/6/2025).
Baca Juga
Minyak Dunia Naik-Turun, Bahlil: Kalau Lewati US$ 82 Ada Perhitungan Baru, Kita Berdoa Saja
Bahlil menyebutkan, alasan dibentuknya Ditjen Gakkum karena sengketa dan persoalan di sektor mineral dan batu bara (minerba) diselesaikan semuanya di lingkup Kementerian ESDM.
Ditjen Gakkum akan memiliki direktur penindakan, direktur pencegahan, hingga direktur penyelesaian sengketa. Nantinya, posisi tersebut diisi pihak militer, seperti polisi dan TNI, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Nanti kita juga minta dari TNI, tetapi yang sudah pensiun, atau yang mempensiunkan diri. Kita tarik semua di sini. Kita kan atas arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto harus kita menyelamatkan aset negara. Jadi kami tidak main-main. Kami harus luruskan yang tidak lurus," tegas dia.
Baca Juga
Bahlil: Hilirisasi Harus Berkeadilan, Daerah Wajib Jadi Tuan di Negeri Sendiri
Rilke Jeffri Huwae lahir di Masohi, Maluku Tengah, pada 14 Februari 1970. Pada masa awal perjalanan kariernya, dia memilih untuk menempuh karier di bidang hukum, yaitu menjadi seorang jaksa pengacara negara.
Kariernya tumbuh pesat di kejaksaan hingga mencapai jabatan kepala kejaksaan di beberapa kejaksaan negeri di Indonesia. Tercatat, dia pernah menjadi kepala Kejaksaan Negeri Fak-fak (2014-2017), kepala Kejaksaan Negeri Bangka (2017-2019), kepala Kejaksaan Negeri Ternate (2020-2021).
Pada 2021, Jeffri memulai perjalanan karier baru di Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai kepala biro hukum. Pada Juni 2024 lalu, dia mengemban jabatan baru di Kementerian Investasi/BKPM sebagai staf ahli bidang pengembangan sektor investasi prioritas.