Pemerintah Pastikan RUPTL Segera Terbit, DPR Ingatkan Hal Ini
JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 bakal segera terbit.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu menyebut, dokumen strategis tersebut sudah final dan segera diumumkan ke publik. Dia pun menekankan bahwa RUPTL ini sejalan dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).
Baca Juga
Tarif Listrik April-Juni 2025 Tidak Naik, Bahlil: Untuk Jaga Daya Beli
“Segera (terbit), pokoknya. Yang jelas sudah final. Bahwa rencana RUPTL itu harus sesuai dengan RUKN,” kata Jisman saat ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (23/4/2025).
Sementara itu, Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya berharap, RUPTL mampu menjawab tantangan dan kebutuhan energi nasional sampai dengan 2034. Dia pun mengingatkan agar RUPTL ini bersifat adaptif dan tidak kaku.
“Artinya kalau memang di dalam demand yang akan datang itu mungkin belum kita prediksi, itu bisa ada ruang untuk penambahan, atau mungkin ketika demand-nya menurun karena satu dan lain hal, PLN sebagai pelaksana RUPTL itu juga diberikan kesempatan menunda suatu investasi atau pembangunan pembangkit sehingga tidak membebani,” ujar dia.
Baca Juga
Konsumsi BBM Libur Lebaran Turun Imbas Banyaknya Kendaraan Listrik
Terkait bauran energi baru terbarukan (EBT), Bambang mengungkapkan bahwa tidak ada perubahan porsi dalam RUPTL yang akan dirilis tersebut. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah menuju net zero emission (NZE) 2060 atau lebih cepat.
“EBT tidak diganggu sama sekali. Komitmen kita kepada EBT tetap. Pokoknya nanti tunggu saja persisnya. Pokoknya sama sesuai dengan settingan yang sudah direncanakan, tidak ada perubahan,” tegas Bambang.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan proses penyusunan RUPTL 2025–2034 selesai pada April 2025. Dalam menyusun RUPTL, Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah berupaya untuk menemukan titik tengah antara isu penurunan emisi karbon dengan kemampuan Indonesia.
Bahlil mengatakan, pemerintah berupaya mengoptimalkan potensi-potensi sumber daya alam Indonesia, termasuk energi baru dan energi terbarukan (EBT).
Ia menyoroti energi panas bumi yang terdapat di Ambon. Menurut Bahlil, Provinsi Maluku memiliki potensi panas bumi sebesar 40 MW yang perlu segera dibangun. “Itu (potensi panas bumi di Ambon) sudah kami masukkan dalam rancangan RUPTL 2025–2034,” kata Bahli, melalui keterangan resmi, Rabu (9/4/2025).
Di sisi lain, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Energi Terang (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menambahkan energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), khususnya yang berlokasi di Ambon, akan dibangun oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). "Ya, memang ada PLN. Ada tiga lokasi. Ada yang 20 MW, tambahan 20 MW lagi, dan 25 MW," kata Eniya.
Untuk tahap pertama akan dibangun terlebih dahulu adalah PLTP sebesar 40 MW, sedangkan sisanya yang sebesar 25 MW adalah nilai potensi yang akan fokus pada pengembangan lebih lanjut