Bank Dunia Beri Pinjaman Rp 10,97 Triliun untuk Penguatan Data Pertanahan Nasional
JAKARTA, investortrust.id – Bank Dunia telah memberikan pinjaman sebesar US$ 653 juta atau setara Rp 10,97 triliun (asumsi kurs Rp 16.805 per dolar AS) kepada Pemerintah Indonesia untuk program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) guna menguatkan data pertanahan secara nasional.
Demikian disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi II DPR di gedung parlemen, Jakarta, Senin (21/4/2025).
Baca Juga
PLN Jalin Kolaborasi Global Kembangkan Energi Hidro di Tanah Air
Nusron menjelaskan, pinjaman tersebut diberikan kepada Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Informasi Geospasial (BIG) selama 5 tahun. “Dana akan ditambah oleh Bank Dunia tahun depan karena ada dua kementerian bergabung, yaitu Kementerian Kehutanan dan Kementerian Transmigrasi,” katanya.
Dikatakan Nusron, pinjaman Bank Dunia untuk melanjutkan sejumlah program, seperti percepatan program rencana detail tata ruang (RDTR). “Ditargetkan sampai 2028 harus sampai 2.000 RDTR se-Indonesia. Dalam rangka untuk memudahkan pelayanan iklim investasi,” ujar Nusron.
Baca Juga
Menteri Ara Tawarkan Tanah Eks BLBI Karawaci dan Kalibata ke Investor Qatar
Selanjutnya, pinjaman tersebut juga digunakan untuk penguatan hak atas tanah dan pengelolaan lanskap, termasuk sosialisasi pendaftaran tanah ulayat. “Kemudian, percepatan PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap) dan pengukuran batas-batas antara wilayah hutan, wilayah transmigrasi, dan wilayah APL (area penggunaan lain), supaya tidak tumpang tindih kemudian hari,” imbuh Nusron.
Adapun progres pendaftaran tanah melalui PTSL sampai April 2025 adalah 121,64 juta bidang atau 94,4% dari target 126 juta bidang. Sedangkan capaian bidang tanah yang bersertifikat telah mencapai 94,1 juta bidang tanah atau 74,7%.