Analis Sebut Relaksasi TKDN Harus Diterapkan Secara Sektoral, Mengapa?
JAKARTA, investrotrust.id - Rencana pemerintah untuk melakukan relaksasi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menuai beragam tanggapan. Analis pasar smartphone dan Senior Consultant di SEQARA Communications, Aryo Medianto, menilai kebijakan ini harus dilakukan secara sektoral karena dapat memberikan dampak positif dan negatif dalam ekosistem industri perangkat di Indonesia.
Menurut Aryo, relaksasi TKDN dapat memberikan ruang lebih bagi produsen ponsel untuk menggunakan komponen impor dalam bentuk rakitan utuh. Langkah ini dinilai dapat mengurangi beban biaya produksi yang selama ini cukup tinggi akibat pembatasan komponen.
"Sisi positif dari relaksasi TKDN membuat produsen ponsel di Indonesia lebih fleksibel dalam menggunakan berbagai komponen impor, terutama yang diimpor dalam bentuk utuh. Hal ini tentunya akan membuat produsen di sini bisa menekan biaya produksi," ujar Aryo kepada investortrust.id, Kamis (10/4/2025).
Ia juga menilai relaksasi aturan ini berpotensi menarik investasi asing, khususnya dari perusahaan teknologi global yang ingin menjadikan Indonesia sebagai basis produksi regional. Jika dikelola dengan baik, relaksasi dapat membantu memperluas kapasitas produksi dalam negeri.
Meski begitu, Aryo mengingatkan bahwa kebijakan ini juga membawa risiko. Ia menyebut peningkatan ketergantungan terhadap komponen impor bisa menjadi ancaman serius bagi pertumbuhan industri lokal.
Baca Juga
Perubahan Regulasi TKDN Bisa Dorong Keberlanjutan Produksi Manufaktur Domestik
"Relaksasi TKDN juga berpotensi menghambat pengembangan industri lokal dan inovasi yang sedang berkembang. Padahal selama ini, aturan TKDN telah memberi dorongan positif bagi pelaku lokal untuk ikut ambil bagian dalam rantai pasok ponsel di Indonesia," tegasnya.
Lebih lanjut, pengamat gawai itu menilai bahwa perlu kejelasan soal sejauh mana relaksasi ini akan diberlakukan. Pemerintah diminta transparan mengenai bagian mana dari aturan TKDN yang akan dikurangi atau bahkan dihapus.
Ia mengusulkan agar penerapan TKDN dilakukan secara sektoral, menyesuaikan karakteristik produk elektronik yang berbeda-beda. Dengan begitu, kebijakan bisa lebih adil dan tidak merugikan industri yang sedang tumbuh.
"Saya lebih menyarankan penerapan TKDN secara sektoral, bukan dengan mengurangi atau menghapus bobot TKDN. Justru sebaiknya TKDN ditingkatkan dengan mendorong inovasi dan produksi komponen lokal," kata Aryo.
Namun, ia menekankan bahwa peningkatan TKDN juga harus diiringi dukungan dari pemerintah. "Perlu penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor teknologi agar industri lokal bisa berkembang dan bersaing," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid merespons soal aturan keringanan TDKN di industri elektronik. Meutya menegaskan bahwa aturan tersebut tidak dikurangi, melainkan hanya dicarikan solusi lain.
"Bahasa beliau (Presiden Prabowo) itu tepatnya bukan dikurangi tapi dicari solusi. Jadi TKDN-nya itu dicari bagaimana solusinya. Tapi bukan semangatnya ngurangin, enggak. Cuma dicari solusi agar aman," tegas Menkomdigi. (C-13)