Presiden Prabowo Terbitkan Inpres Soal CBP, Pemerintah Komitmen Tak akan Impor Beras
JAKARTA, investortrust.id – Presiden Prabowo menegaskan arahannya terkait penguatan serta ketahanan pangan nasional dan pencapaian swasembada beras. Hal itu tertuang pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Dengan adanya arahan tersebut, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memastikan penyerapan gabah dan beras petani akan dilakukan secara optimal. Di samping itu, langkah akselerasi pendapatan petani pangan juga menjadi concern pemerintah.
"Tentu ini akan menjadi pedoman bersama pemerintah dengan Perum Bulog agar bagaimana dapat menyerap hasil panen petani kita secara maksimal," ucap Arief Prasetyo Adi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/4/2025).
Menurut Arief, dengan adanya Inpres tersebut menjadi instrumen pelindung untuk mendorong penyerapan dapat tercapai sesuai target penugasan yang telah ditetapkan dan semakin memperkuat langkah pemerintah dalam mengelola stok CBP.
“Pemerintah telah berkomitmen tidak ada impor beras lagi. Jadi produksi dalam negeri harus mampu memenuhi kebutuhan kita," ungkapnya.
Baca Juga
Mentan Pastikan Stok Beras di Bulog Aman Jelang Lebaran, Tertinggi dalam 7 Tahun Terakhir
Dalam beleid ini ditegaskan target pengadaan beras dalam negeri di 2025 sebanyak 3 juta ton. Sementara pemerintah melalui Bulog menyerap hasil panen petani dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp 6.500 per kilogram (kg) untuk GKP dengan segala kualitas di tingkat petani.
Dalam hal penyaluran CBP nantinya diperuntukkan tidak hanya untuk program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), tetapi juga untuk bantuan pangan, dan tanggap darurat bencana, serta keperluan lain berdasarkan rapat koordinasi bidang pangan, misalnya untuk program Makan Bergizi Gratis hingga bantuan pangan luar negeri.
"Kalau instruksi untuk kami di Badan Pangan Nasional, meliputi menghitung kebutuhan anggaran dan memberi penugasan ke Bulog untuk penyelenggaraan CBP. Lalu menyusun struktur biaya HPP dan menetapkannya serta petunjuk teknis pengadaan gabah/beras dalam negeri untuk CBP. Kompensasi dan margin penugasan yang wajar juga kami koordinasikan bersama Kemenkeu," papar Arief.
Lebih lanjut, Arief mengungkapkan, stok CBP yang memadai menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Stok CBP dapat dipergunakan pemerintah tatkala terjadi fluktuasi harga di pasar atau stimulus bantuan ke masyarakat berpendapatan rendah.
Baca Juga
Zulhas Bakal Usul ke Prabowo Tambah Cadangan Beras dan Jagung, Ini Perinciannya
Kecukupan stok beras yang ada di Bulog itulah yang menopang stabilitas pasokan dan harga pangan, sebab dengan stok yang ada dan cukup, dapat dilakukan berbagai intervensi stabilisasi pangan seperti penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan beras. Impaknya bisa kita lihat bahwa inflasi terjaga hingga hari ini,” kata Arief.
Berdasarkan data yang baru dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) hari ini, tingkat inflasi beras pada Maret 2025 berada di tren yang cukup positif, yakni di angka 0,55 persen. Sementara inflasi beras di Februari 2025 berada di 0,26 persen.
Sementara proyeksi produksi beras secara bulanan menempatkan puncak panen raya ada di bulan Maret 2025 dengan raihan 5,57 juta ton. Bulan selanjutnya diestimasikan oleh BPS akan mulai menurun, yaitu 4,95 juta ton di April dan 2,92 juta ton di Mei. Untuk itu, penyerapan Bulog di April ini diharapkan semakin intensif dan progresif.
NFA bersama Bulog sendiri sejak 2022 terus mengupayakan penguatan stok CBP. Di penghujung 2022, total stok beras tercatat berada di angka 326 ribu ton. Selanjutnya di penghujung 2023 meningkat 148,5 persen menjadi 810 ribu ton. Berlanjut di akhir 2024, total stok beras di Bulog menjadi yang tertinggi selama kurun 4 tahun terakhir, yakni di 2 juta ton. Sementara sampai akhir Maret 2025 ini, total beras di Bulog ada 2,2 juta ton.