Wamen Diana Ungkap Dampak Tarif Trump di Sektor Infrastruktur Nasional
JAKARTA, investortrust.id – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengungkapkan saat ini menjadi momen paling tepat untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri setelah tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi diterapkan.
“Sebenarnya kita memang harus (memenuhi) tingkat komponen dalam negeri (TKDN) ya. Dengan produk - produk dalam negeri harusnya sudah bisa kita membangun ini sendiri, seperti di proyek infrastruktur,” kata Diana di Auditorium PU, Jakarta Selatan, Selasa (8/4/2025).
Baca Juga
Presiden Prabowo Subianto Instruksikan Perubahan Regulasi TKDN Harus Lebih Fleksibel dan Realistis
Dia menambahkan, proyek pembangunan infrastruktur harus menerapkan TKDN minimal 20%. “Kalau kita melakukan itu (penggunaan produk dalam negeri) akan lebih baik dong. Berarti perusahaan-perusahaan juga akan bangga dengan produk dalam negeri sendiri,” tambah Diana.
Meski demikian, Diana menekankan kualitas produk yang digunakan harus memadai, mengingat proyek infrastruktur harus didukung material konstruksi yang berdaya tahan kuat. “Kita tetap harus memperhatikan kualitas. Jangan sampai nanti kita bangun, kualitas (material)-nya nggak bagus,” ucap dia.
Sebagai informasi, Indonesia menjadi salah satu negara yang dikenakan tarif impor AS sebesar 32%, yang mana tarif resiprokal tersebut mulai berlaku pada 9 April 2025.
Baca Juga
Menkeu: Cina Retaliasi, Trump akan Naikkan Tarif Resiprositas ke 50%
Berdasarkan catatan investortrust.id, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya agar regulasi terkait penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dibuat lebih fleksibel dan realistis. Hal itu penting guna menjaga daya saing industri Tanah Air di pasar global.
“TKDN sudahlah niatnya baik, nasionalisme. Kalau saudara, mungkin sudah kenal saya lama, mungkin dari saya ini paling nasionalis. Kalau istilahnya dulu, kalau jantung saya dibuka yang keluar merah putih, mungkin,” tutur Presiden Prabowo dalam sesi dialog pada acara Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).
“Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju, TKDN fleksibel saja, mungkin diganti dengan insentif,” lanjut dia.
Baca Juga
Pelaku Kawasan Industri Singgung Pelonggaran TKDN dan Produk Asing
Kepala Negara menginstruksikan kepada seluruh jajaran pemerintahan, terutama para menteri, untuk mengubah kebijakan TKDN agar lebih realistis dan tidak membebani industri dalam negeri.
Presiden Prabowo menjelaskan, TKDN bukan hanya soal regulasi semata, tetapi juga menyangkut aspek yang lebih luas. “Tolong diubah itu, TKDN dibikin yang realistis saja. Masalah kemampuan dalam negeri, konten dalam negeri itu adalah masalah luas, itu masalah pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), Sains. Jadi itu masalah, tidak bisa kita dengan cara bikin regulasi TKDN naik,” tegas dia.