Pemerintah Kolaborasi Tangani Banjir Berkelanjutan di Jakarta dan Jawa Barat

JAKARTA, investortrust.id – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan mengadakan rapat bersama di kantor Kementerian PU dengan sejumlah stakeholder lainnya pada Senin (17/3/2025). Rapat membahas penanganan banjir berkelanjutan di wilayah Jakarta dan Jawa Barat.

Diketahui, Gubernur Jakarta Pramono Anung juga telah membahas hal terkait dengan Kementerian PU serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Kamis (13/3/2025) sore di Jakarta Selatan.

Baca Juga

Pemerintah Bakal Sisir Sempadan Sungai guna Cegah Banjir Berkelanjutan

“Kemarin kan sudah (dengan Pemprov Jakarta), paling lanjut yang ini. Kemarin kan clear, kita sepakat, kita bagi tugas, selesai dikerjakan bareng-bareng. Kemarin pak Menteri ATR (Nusron Wahid) juga langsung berikan arahan kepada direktur jenderal (dirjen)-nya bagaimana kita gerak cepat, (pemprov) DKI juga begitu,” ungkap Sekretaris Jenderal Kementerian PU M Zainal Fattah di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (14/3/2025).

Dia menambahkan dengan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi akan mempercepat mitigasi bencana banjir. “Itu kan sudah lama kayak begitu, hanya masing-masing (stakeholder) punya kebijakan, misalkan satunya bisa, satunya belum. Namun, sekarang, kita sudah sepakat turun bersama Gubernur Jawa Barat (Dedi Mulyadi) dan Gubernur DKI (Pramono Anung), insyaallah akan lebih cepat (normalisasinya),” kata Zainal.

Normalisasi Ciliwung rampung 2026

Sebelumnya, pemerintah memastikan kelanjutan program normalisasi Sungai Ciliwung sebagai bagian dari upaya mengatasi banjir Jakarta.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan, langkah ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat solusi banjir. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid serta Gubernur Jakarta Pramono Anung yang menyepakati bahwa normalisasi Sungai Ciliwung akan dilanjutkan dan ditargetkan selesai pada 2026.

“Kami sudah membahas secara menyeluruh agar program ini bisa berjalan tanpa kendala, baik dari sisi teknis maupun administratif. Fokus utama kita adalah percepatan pembebasan lahan sehingga pengerjaan bisa dilakukan bertahap mulai tahun ini hingga tahun depan,” kata Menteri Dody beberapa waktu lalu.

Dody turut menjelaskan, normalisasi Sungai Ciliwung merupakan bagian strategi pengendalian banjir Jakarta yang bersifat jangka menengah. Dengan langkah ini, katanya, diharapkan sekitar 40% potensi banjir di ibu kota bisa tertangani secara efektif.

“Sungai Ciliwung memiliki peran besar dalam sistem drainase Jakarta. Oleh karena itu, normalisasi ini bukan hanya untuk mengurangi risiko banjir, tetapi juga meningkatkan kapasitas sungai dalam menampung dan mengalirkan air secara optimal,” ujar Dody. 

Baca Juga

5 Meninggal Dunia dan 4 Orang Hilang Akibat Banjir dan Longsor di Sukabumi

Tak sampai di situ, lanjut Dody, upaya pengendalian banjir Jakarta tidak hanya berfokus pada normalisasi sungai, tetapi juga dilakukan secara struktural dan non-struktural.

“Beberapa proyek yang sudah berjalan, meliputi pembangunan dua bendungan kering (dry dam) di Sukamahi dan Ciawi, Kabupaten Bogor, serta sodetan Ciliwung berupa terowongan sepanjang 1.268 meter dengan dua jalur pipa berdiameter 3,5 meter,” papar dia. 

Sementara itu, Nusron menambahkan, pihaknya telah menetapkan skema pembebasan lahan di sepanjang Sungai Ciliwung, khususnya di segmen antara Pengadegan hingga Rawajati Jakarta Selatan. Lahan yang akan dibebaskan seluas 11 hektare dengan panjang 16 km. 

“Kami sudah menyusun time frame untuk pengadaan tanahnya. Setelah penetapan lokasi pada Maret 2025, kami targetkan pembebasan lahan selesai pada akhir Mei 2025. Dengan begitu, pembangunan fisik bisa segera dimulai pada Juli 2025,” terang dia.

Dody juga menuturkan, Kementerian PU akan memastikan segala aspek teknis beserta anggaran sehingga setelah lahan dibebaskan, pengerjaan dapat langsung dilakukan tanpa hambatan. 

“Untuk normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 33,69 km, saat ini sudah diselesaikan sepanjang 17,14 km. Sisanya, sepanjang 16,55 km, masih belum dikerjakan. Kami membutuhkan total lahan seluas 35,94 hektare dengan jumlah bidang sebanyak 5.353 bidang. Ini menjadi prioritas kami dalam waktu dekat,” jelas dia.

Dalam kesempatan yang sama, Pramono Anung mengatakan, Pemprov Jakarta juga terus berupaya dalam konsultasi publik kepada warga yang terdampak banjir untuk memberikan solusi terbaik dalam hal relokasi dan kompensasi.

“Normalisasi ini penting untuk Jakarta, tetapi kita juga harus memastikan masyarakat yang terkena dampaknya mendapatkan solusi adil. Pemprov Jakarta bersama pemerintah pusat akan menyiapkan skema relokasi dan kompensasi yang layak,” pungkas Pramono.