Pemerintah Selaraskan Initial Memorandum untuk Aksesi Indonesia ke OECD

JAKARTA, investortrust.id - Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Susiwijono Moegiarso menyebut pemerintah sedang menyelaraskan initial memorandum untuk aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Initial Memorandum tersebut rencananya akan dibawa ke pertemuan antarkementerian OECD di Paris, Perancis, pada awal Juni 2025.

“Kita sudah sepakat di dalam negeri dengan semua kementerian/lembaga (K/L), ada 26 komite, kita selesaikan di akhir Maret 2025,” kata Susi, sapaan akrabnya, di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Initial memorandum merupakan dokumen yang berisi penilaian mandiri yang dilakukan pemerintah terhadap kesesuaian regulasi, kebijakan, dan praktik dengan standar OECD.

Setelah menyelesaikan pembahasan pada akhir maret tersebut, Susi menjelaskan akan kembali mematangkan hasil pembahasan. Setelah diserahkan pada awal Juni 2024, OECD akan mengecek hasil dari dokumen yang diserahkan.

Baca Juga

Prabowo Ungkap Alasan Indonesia Ingin Gabung OECD hingga BRICS

“Biasanya, enam bulan berikutnya, katakan di awal 2026, mereka baru akan datang ke Indonesia untuk melakukan assessment,” ujar dia.

Proses penilaian yang dilakukan, menurut Susi, untuk mengecek kepatuhan dan kesuaian pemerintah dalam menjalankan kebijakan sesuai standar OECD. Dalam rapat kerja yang digelar Jumat sore di kantornya, Susi menyimpulkan sebagian sektor telah patuh. 

Susi menyontohkan, beberapa sektor yang memiliki tingkat kepatuhan dengan standar OECD yaitu Kementerian Perdagangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dia mengapresiasi kemajuan kepatuhan peraturan yang dijalankan pemerintah dengan standar OECD.

“Jadi yang terkait dengan public governance kita diapresiasi bagus,” ujar dia.

Ditemui terpisah, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menjelaskan target bergabungnya Indonesia dengan OECD dalam tiga tahun ke depan. Target optimistis ini muncul karena hampir seluruh persyaratan yang diajukan OECD telah dipenuhi.

Havas menegaskan langkah bergabung dengan OECD tidak akan halangan, meski Indonesia beberapa bulan lalu masuk sebagai anggota BRICS.

“Kalau ada yang bilang ada BRICS bermasalah, India itu menlu (menteri luar negerinya) duduk di depan, di row paling pertama inagurasi Trump, kan?” kata Havas.