Akibat Pemangkasan Anggaran, PU Tak Bangun Jalan Nasional Baru Tahun 2025
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan pemerintah tidak akan menambah jalan nasional baru tahun 2025, menyusul penghematan anggaran hingga menyisakan Rp 50,48 triliun.
Dia mengatakan, Kementerian PU akan memfokuskan pada kemantapan jalan hingga minimal 90% tahun ini. "Sementara fiskal kita terbatas, otomatis tahun 2025 ini tidak ada penambahan jalan nasional. Tapi preservasi jalan tetap ada. Karena yang menjadi concern saya adalah jalan nasional ini kemantapannya minimum di 90%," kata Dody di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (21/2/2025).
Baca Juga
Kemudian, dirinya berharap, Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah dapat disetujui dalam waktu dekat guna melanjutkan pembangunan jalan yang menopang logistik, khususnya komoditas pangan.
"Harapan saya Inpres Jalan Daerah itu juga disetujui, kalau bisa disetujui minimum jalan-jalan desa yang kemudian menjadi ‘jangkar’ daripada sawah-sawah kita ke arah pasar-pasar itu bisa juga kita bantu kayak tahun-tahun sebelumnya," ujar Dody.
Sebelumnya diberitakan, Pengamat Infrastruktur dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna menyoroti pagu anggaran Kementerian PU tahun 2025 hanya sebesar Rp 50,48 triliun atau turun sekitar 66,29% dari pagu anggaran tahun 2024 yang sebesar Rp 149,74 triliun.
Menurutnya, Kementerian PU perlu berkoordinasi dengan badan pengelola investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara untuk menyuntik proyek infrastruktur di era Kepresidenan Prabowo Subianto. Diketahui, dana investasi yang dikelola Danantara mencapai US$ 900 miliar atau Rp 14.589 triliun (asumsi kurs Rp 16.210/USD).
Baca Juga
Jelang Ramadan 2025, Prabowo Perintahkan Harga Sembako Turun
“(Kementerian) PU harus bisa mem-backup, memberikan terobosan-terobosan agar skema investasi baru yang bukan dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), itu bisa hasilnya optimal. Karena selama ini pendekatan-pendekatan pembangunan dengan basis APBN itu hanya sekedar membangun, tapi tidak menggerakkan ekonomi,” jelas Yayat.
Dia menyarankan kolaborasi antara BPI Danantara – Kementerian PU dapat ‘menambal’ pembiayaan proyek-proyek infrastruktur ke depannya mengingat instruksi Presiden Prabowo Subianto yang memfokuskan pada skema business-to-business (B2B) maupun kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU).