Imbas Aturan DHE pada Sektor Sawit, Harga TBS Petani Bisa Tertekan
MEDAN, investortrust.id - Kebijakan tentang devisa hasil ekspor (DHE) 100% untuk sumber daya ayam (SDA) kecuali minyak dan gas di dalam negeri selama 1 tahun bisa menekan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani.
Ketua Rumah Sawit Indonesia Kacuk Sumarto mengatakan, meski kebijakan yang akan diterapkan 1 Maret 2025 ini bagus untuk memperkuat stabilitas rupiah, tetapi berpotensi mengerek harga minyak goreng di level konsumen.
“Di sisi konsumen bisa menyebabkan kenaikan harga (minyak goreng), di hulu bisa menekan harga TBS petani,” kata Kacuk Sumarto di sela-sela seminar internasional terkait deforestasi dan industri agrikultur, di Medan seperti dikutip Kamis (20/2/2025).
Baca Juga
Antisipasi Aksi Korporasi Besar, Saham TBS Energi (TOBA) Layak Dilirik
Dia menjelaskan, saat DHE ditahan, modal kerja perusahaan akan berkurang. Untuk menutup kekurangan modal, eksportir terpaksa mengambil pinjaman dari bank. Akibatnya, ada kenaikan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk membayar bunga pinjaman yang besarannya 8%-12%.
“Cost produksinya naik, akibatnya terpaksa harga jualnya juga naik. Kalau harga jualnya enggak bisa naik, yang ditekan harga belinya (dari petani). Ini akan berpengaruh terhadap perekonomian kita secara keseluruhan,” papar Kacuk.
Pemerintah menerbitkan kebijakan memarkirkan DHE dari ekspor sumber daya alam dengan harapan dapat meningkatkan likuiditas dolar onshore dan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Likuiditas ini mengacu pada ketersediaan dan pergerakan dolar AS dalam sistem keuangan domestik. Semakin banyak eksportir yang menempatkan devisanya di dalam negeri, semakin tinggi likuiditas dolar onshore.
Baca Juga
Terkait hal ini, Kacuk tak memungkiri ada sejumlah eksportir yang sengaja menempatkan uang mereka di luar negeri demi menghindari pajak. Namun, dia memandang, pemerintah jangan pukul rata karena berdampak pada banyak perusahaan, termasuk yang sudah patuh aturan.
Untuk itu, dia berharap pemerintah mengkaji ulang kebijakan DHE dengan melibatkan pengusaha dan asosiasi industri terkait.