Dukung Hilirisasi Pangan, Kadin: Ikan Harus Masuk Menu Makan Bergizi Gratis
JAKARTA, investortrust.id – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan siap mendukung program swasembada pangan melalui pelaksanaan kebijakan pemerintah, termasuk mendorong hilirisasi dan perluasan investasi di sektor pangan. Ikan harus masuk dalam menu untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), karena kandungan gizi ikan lebih baik dari sumber protein lainnya.
"Teman-teman pelaku usaha di daerah akan kita libatkan. Nah, itu kita sosialisasikan supaya ikan diberikan kepada masyarakat," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto, dalam keterangan usai diskusi bersama pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN), serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (18/12/2024).
Baca Juga
Pemerintah Minta Koperasi Ikut Andil Manfaatkan Rantai Pasok Makan Bergizi Gratis
Hadir pula dalam diskusi tersebut di antaranya Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Koordinator Bidang Pangan Mulyadi Jayabaya, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pertanian Devi Erna Rachmawati, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Budi Sulistiyo, Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo, Direktur Utama Bulog Wahyu Suparyono, Direktur Rumput Laut KKP Nono Hartanto, serta Staf Ahli KSAL Laksda TNI Dato Rusman SN.
Dari sisi pelaku usaha, program swasembada, hilirisasi pangan, dan Makan Bergizi Gratis membawa peluang-peluang usaha. Oleh karena itu, hasil diskusi tersebut akan diteruskan ke asosiasi dan Kadin Daerah.
"Kadin Daerah itu kan PR-nya, kelebihan, kekurangannya macam-macam, handicap-nya macam-macam, sesuai dengan kompetensi dan potensi daerah itu yang bisa di-expose. Nah, kita mendukung dari segi kebijakannya, mungkin kita fasilitasi juga dengan akses permodalan," ungkap Yugi.
Selain mendorong investasi di sektor kelautan dan perikanan, lanjut dia, Kadin memiliki peran dalam penguatan ekosistem logistik dan infrastruktur, serta penguatan inovasi dan teknologi. Selain itu, peningkatan ekspor produk perikanan, hingga perberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor ini.
Yugi mengatakan, Kadin telah mencatat beberapa langkah strategis mengenai keterkaitan Kadin dalam mewujudkan swasembada pangan, melalui optimalisasi di sektor kelautan dan perikanan. "Sebagai jembatan antara pemerintah, investor, dan pelaku usaha, Kadin mendorong investasi untuk di perikanan tangkap, budidaya, pengolahan, serta infrastruktur pendukung. Kami juga memiliki perhatian serius terhadap akses konektivitas antardaerah untuk mendukung distribusi pangan hasil laut," ungkap Yugi.
Baca Juga
Tak hanya itu, penerapan teknologi seperti sistem pengawasan kapal berbasis IT, digitalisasi rantai pasok, sistem manajemen stok perikanan berbasis data, dan teknologi budidaya berkelanjutan juga harus terus dikembangkan untuk menciptakan efisiensi. Bersama pemerintah, Kadin akan memfasilitasi promosi produk perikanan di dalam negeri dan memasyarakatkan gemar makan ikan sebagai pangan bergizi tinggi, di samping promosi ke pasar internasional untuk meningkatkan komoditas-komoditas ekspor unggulan.
Menurut dia, program pelatihan dan pendampingan usaha kecil juga sangat penting dilakukan, agar pelaku UMKM mampu meningkatkan produktivitas dan lebih berdaya saing baik di pasar domestik maupun global.
Potensi Besar
Berdasarkan Data Kementerian Kelautan dan Perikanan, angka pertumbuhan rata-rata produksi perikanan Indonesia mencapai 2,56% per tahun, dari 21,84 juta ton di tahun 2020 menjadi 23,54 juta ton tahun 2023. Angka pertumbuhan rata-rata produksi perikanan tangkap mencapai 5,41% per tahun, produksi ikan budi daya 2,40% per tahun, dan produksi rumput laut 0,55% per tahun.
"Kekuatan sumber daya air di Indonesia terdiri dari luas laut yang mencapai 3,26 juta km2, memiliki 17.508 pulau, luas tambak 785 ribu hektare, serta luas area budidaya air tawar mencapai 2,8 Juta hektare. Disamping potensi yang begitu besar, terdapat beberapa tantangan di sektor kelautan dan perikanan yang harus segera diantisipasi dan dicarikan solusinya, di antaranya mengenai isu pencemaran lingkungan, penangkapan berlebihan (overfishing), perizinan kapal tangkap, kesiapan pakan untuk pembudidaya, perubahan iklim, subsidi bahan bakar nelayan, hingga penangkapan ikan ilegal," paparnya.