Bahlil: Skema Baru Penyaluran Subsidi BBM hampir Final Tinggal Menunggu Persetujuan Presiden
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap kabar terbaru terkait pembahasan skema baru penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan pemerintah.
Dia mengatakan, saat ini, pembahasan sudah hampir final. Namun, pembahasan belum bisa berjalan lebih jauh, karena Presiden Prabowo Subianto masih melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.
“Subsidi BBM sudah hampir final skemanya. Kita menunggu arahan Presiden setelah balik dari kunjungan kerja luar negeri. Kami akan laporkan secara komprehensif ke Bapak Presiden. Setelah itu saya akan mengumumkan kepada teman-teman wartawan,” kata Bahlil saat ditemui di Sekretariat Kementerian ESDM, Jumat (22/11/2024).
Baca Juga
Bahlil Buka Peluang Skema Sama untuk Penyaluran Subsidi Listrik dan BBM
Sebagaimana diketahui, selama ini subsidi energi oleh pemerintah dilakukan berbasis komoditas atau produk. Jadi subsidi tersebut diberikan untuk menurunkan harga jual dari produk sehingga masyarakat bisa membelinya dengan harga lebih murah.
Hanya saja, pemerintah memandang pemberian subsidi dengan cara seperti ini dinilai tidak tepat sasaran. Pasalnya, banyak kalangan masyarakat mampu yang juga menggunakan produk subsidi energi. Maka dari itu, Presiden Prabowo Subianto menginginkan adanya evaluasi.
Untuk subsidi BBM, tim kebijakan subsidi energi yang dipimpin Bahlil telah menyiapkan tiga skema (formulasi) yang menjadi pertimbangan. Pertama adalah mengubah subsidi BBM yang selama ini berbasis produk menjadi subsidi langsung atau bantuan langsung tunai (BLT).
Baca Juga
Penetapan Formulasi Subsidi BBM Mundur, Bahlil: Pak Presiden Belum di Jakarta
“Namun, kalau ini kita alihkan ke BLT (semuanya), transportasi umum yang selama ini dapat subsidi bakal gak dapat,” ucap mantan Menteri Investasi tersebut.
Sementara itu, alternatif kedua adalah gabungan antara BLT dengan subsidi berbasis komoditas. Jadi, seluruh fasilitas umum, seperti misalnya transportasi umum tetap mendapat subsidi (potongan harga) ketika mengisi bahan bakar. Selebihnya, masyarakat umum mendapatkan BLT.
“Alternatif ketiga adalah kita memformulasikan agar sebagian yang disubsidi barang itu bisa dinaikkan angkanya. Hari ini, saya belum bisa menjelaskan secara detail karena masih dalam pembahasan karena tunggu kami laporkan kepada Bapak Presiden dulu,” jelas Bahlil.